Khilafah Tak Punya Tempat di Indonesia

    Theofilus Ifan Sucipto - 30 Maret 2019 14:13 WIB
    Khilafah Tak Punya Tempat di Indonesia
    Ilustrasi. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
    Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta diskursus antara ideologi pancasila dan khilafah dihentikan. Sistem kekhilafahan tidak memiliki tempat di Indonesia.

    "Bicara pancasila dan khilafah itu dihentikan saja karena khilafah tidak ada tempat di Indonesia," kata anggota TKN Roosdinal Salim di d'Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Maret 2019.

    Dia menilai narasi ideologi khilafah muncul karena adanya perbedaan pemahaman tentang pancasila. Roosdinal menyebut Jokowi akan mempertajam pandangannya soal pancasila dalam debat nanti.

    Satu hal yang pasti, kata Roosdinal, Jokowi tidak akan mengubah ideologi pancasila dengan ideologi lain seperti sistem khilafah. "Ideologi kita sudah final, Pancasila," pungkasnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres keempat dengan topik ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta Hubungan Internasional. Momen debat ini diharapkan bisa sekaligus menguatkan ideologi pancasila dan mempersatukan bangsa Indonesia.
     
    Baca juga: Ma'ruf Amin: Khilafah Otomatis Tertolak di Indonesia

    "Ideologi bangsa ini perlu diperkuat. Tak boleh ada elemen bangsa memiliki ideologi lain selain pancasila," kata calon wakil presiden nomor urut 01, Mar'uf Amin di Pondok Pesantren An Nur Dusun Ngrukem, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 28 Maret 2019. 
     
    Ma’ruf menjelaskan, keberadaan ideologi selain pancasila, khususnya berhaluan gerakan radikal, bisa menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Menurut dia, hal itu bisa menimbulkan perpecahan, melemahkan pancasila, hingga melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
     
    "NKRI ini harus kita jaga. Kebhinnekaan kita yang sudah ada selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia," beber Ma'ruf.  

    Ma'ruf berpandangan sejumlah ideologi yang masuk ke dalam negeri harus melalui filter yang ketat. Orang yang baru saja datang dari luar negeri, seperti orang yang sudah menyatakan keluar dari ISIS harus dikarantina lebih dulu. 
     
    Sejumlah media memang sempat memberitakan ada sekitar 50 WNI yang sudah keluar dari ISIS. Mereka menginginkan bisa kembali pulang ke Indonesia. "Mereka ini harus dikarantina (dulu) supaya berideologi pancasila," ungkapnya. 



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id