Tudingan MK Tak Lakukan Judicial Activism Keliru

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Juni 2019 01:15 WIB
    Tudingan MK Tak Lakukan <i>Judicial Activism</i> Keliru
    Ilustrasi sidang MK - MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak sependapat dengan tudingan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melakukan judicial activism. Istilah hukum ini mengacu pada sejumlah pendekatan hakim terhadap sebuah putusan perkara.

    "Jadi kami juga tidak sependapat kalau hal ini dipersoalkan sedemikian rupa. Kalau ada hari ini dari pihak lain mempersoalkan bahwa hakim dengan segala independensinya tidak menjalankan kewenangan konstitusionalnya salah satunya judicial activism, itu keliru," kata anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Fahri Bachmid di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2019.

    Fahri menjelaskan, judicial activism tidak dapat dibenarkan lantaran hakim dapat mengadili, memeriksa atau memutus perkara tanpa alat bukti. Mekanisme hukum seperti itu, bila persoalkan dinilai bentuk delegitimasi terhadap sebuah putusan.

    "Di tengah kita sama sama membangun sistem hukum membangun dan mempertahankan prinsip negara hukum, semuanya sangat transparan. Kegiatan peradilan MK kemarin berlangsung transparan, semua pihak diberikan kebebasan yang sangat cukup," ujar Fahri.

    Fahri menegaskan, padahal MK telah memberikan kebebasan yang sangat cukup terhadap rangkaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Itu dilakukan dalam rangka mengakomodasi semua hal yang terjadi secara bebas dalam peradilan.

    "Jadi panggung diberikan kepada para pihak itu untuk membuktikan hal-hal apa saja secara detail harus dibuktikan di depan peradilan," ucap Fahri.

    Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menilai majelis konstitusi tidak melakukan judicial activism dalam membuktikan dalil peromohan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bila mekanisme itu dilakukan, ia yakin permohonannya akan dikabulkan.

    "Ada problem paradigmatik lain sebenarnya. Misalnya, kami mendalilkan di dalam salah satu TSM ada money politics, tapi mahkamah tidak melakukan judicial activism secara paripurna, yang sebenarnya itu bisa dilakukan," ujar BW di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.



    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id