KPU Siapkan Saksi Hadapi PHPU Legislatif

    M Sholahadhin Azhar - 22 Juli 2019 14:53 WIB
    KPU Siapkan Saksi Hadapi PHPU Legislatif
    Ilustrasi sengketa pileg. MI/M Irfan.
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan saksi dan ahli menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU telah berkonsolidasi dengan kuasa hukum terkait hal ini.

    "KPU sejak pekan lalu sudah konsolidasi dengan tim lawyer dan KPU provinsi untuk memperhatikan hal ini, sekiranya diperlukan saksi untuk hadir memberikan keterangan, itu H-1 harus didaftarkan," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019.

    Pemeriksaan saksi dan ahli akan dilakukan pada Selasa, 22 Juli 2019. Hasyim mengaku belum mengetahui jumlah saksi fakta dan ahli yang bakal dihadirkan.

    "Karena majelis katakan akan diberitahu secara tertulis melalui surat panggilan sidang. Kita sampai Jumat kemarin belum tahu suratnya seperti apa," kata dia.

    KPU fokus memantau sidang yang sedang berlangsung. Saksi dan ahli yang bakal dihadirkan bisa menyesuaikan kebutuhan dalam persidangan.

    KPU akan mempelajari kualitas saksi pemohon. "Nanti KPU siapkan setelah melihat perkembangan saksi yang diajukan permohon," kata dia.

    Baca: Kelanjutan 260 Gugatan Pileg Diputuskan Hari Ini

    Hari ini, MK mengadakan sidang dismissal atau putusan sela untuk menggugurkan perkara PHPU legislatif. Adapun total perkara yang dihentikan yakni 37 perkara, 14 perkara dari panel 1, dan 23 perkara dari panel 2.

    Di panel 1, MK menangani perkara pileg di Provinsi Jawa Timur, Sumatra Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. Sebanyak 82 perkara ditangani oleh panel tersebut.

    Sementara di panel 2 ada 86 perkara yang ditangani hakim. Rinciannya yakni di Provinsi Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

    Adapun panel terakhir, hakim akan menyortir 82 perkara yang layak dilanjutkan. Rinciannya yakni Provinsi Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id