Polisi Jaga Ketat Demo Massa Kivlan Zen

    Siti Yona Hukmana - 09 Mei 2019 11:42 WIB
    Polisi Jaga Ketat Demo Massa Kivlan Zen
    Polisi menjaga keamanan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
    Jakarta: Polres Jakarta Pusat (Jakpus) bakal mengawal ketat unjuk rasa massa mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Polisi pun sudah siaga di Patung Arjuna Wijaya.

    "Sekarang saya sudah di Lapangan Banteng massa belum ada," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

    Massa tersebut memang berencana berkumpul di Patung Kuda sebelum berunjuk rasa di Bawaslu dan KPU. Harry mengaku akan terus mengawal gerakan massa aksi tersebut. "Kita sudah mempersiapkan langkah dari tindakan persuasif sampai dengan tindakan kepolisian lainnya."

    Massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) akan berunjuk rasa di Gedung Bawaslu dan KPU pada pukul 13.00 WIB. Sebanyak 11 ribu personel gabungan akan disiagakan mengawal jalannya aksi.

    "Kita siapkan 11 ribu personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Rabu, 8 Mei 2019. 

    Argo mengaku telah menerima surat pemberitahuan atas unjuk rasa tersebut. Namun, estimasi massa belum diketahui. "Masih kita cek jumlah massa yang akan hadir," ujar dia.

    Sebelumnya, beredar selebaran aksi unjuk rasa yang diinisiasi Kivlan Zen, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana, dan mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid. Eggi Sudjana mengatakan akan berdemo pukul 13.00 hingga 17.49 WIB. Sebelumnya, mereka berkumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

    Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan mereka. Salah satunya, menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

    "Lalu, dibongkar kecurangannya. Tolong dimengerti oleh pers, kita selalu dipojokin gerakan ini makar atau mau menggulingkan pemerintah yang sekarang. Itu keliru. Kan itu capres (calon presiden), bukan presiden. Kalau capres mah enggak ada urusannya dengan protokoler presiden," tukas Eggi.

    Baca: Jokowi Unggul di 89 Wilayah Luar Negeri

    Menurut dia, Jokowi selaku petahana dinilai bukan presiden dalam Pemilu 2019. Jadi, tuntutan diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf, kata dia, bukan makar. "Itu yang kita perjuangkan, kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis. Sudah banyak data-datanya itu," ujar dia.

    Untuk jumlah massa, Eggi belum dapat memastikan. Ia menyebut siapa saja boleh ikut unjuk rasa. Aksi unjuk rassa itu, dinilai Eggi bisa dikatakan people power bisa tidak. Salah satu kategori people power, kata dia, massa yang banyak.

    "Inisiatornya Kivlan Zen bersama saya. Kalau skalanya besar itu namanya people power, kalau skalanya kecil ya unjuk rasa biasa aja," kata Eggi.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id