Alasan KPU tak Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

    Faisal Abdalla - 13 Februari 2019 19:22 WIB
    Alasan KPU tak Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS
    Komisioner KPU Ilham Saputra - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tak mengumumkan daftar caleg mantan napi korupsi di tempat pemungutan suara (TPS). KPU tak ingin memasukan mereka ke dalam 'daftar hitam'.

    "Kalau kemudian kita umumkan (di TPS), kita beri tanda, dan sebagainya, kesannya memang kemudian itu malah mem-blacklist," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.

    Ilham mengatakan daftar caleg mantan koruptor hanya diumumkan di situs resmi KPU. Jika diumumkan di TPS, KPU terkesan memasukan mereka ke dalam daftar hitam, dan hal tersebut bukan kewenangan KPU

    Selain itu, undang-undang juga tidak mengatur KPU untuk mengumumkan caleg eks napi korupsi di TPS. Sehingga jika dilakukan, langkah tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat.

    Sebaliknya, pengumuman daftar caleg eks koruptor di situs resmi KPU hanya bersifat informasi kepada masyarakat. Penilaian selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. "Terserah anda mau memilih atau tidak," tukasnya.

    Baca: KPU Tak Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

    Meski tak diumumkan di TPS, Ilham berjanji KPU bakal menggencarkan sosialisasi mengenai daftar caleg eks koruptor. Sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat secara maksimal.

    Tak hanya melalui laman resmi, penyebaran informasi daftar caleg eks koruptor bisa dilakukan melalui selebaran, media massa, hingga pertemuan tatap muka. KPU juga akan melibatkan seluruh jajarannya di Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan sosialisasi.

    Sebelumnya, KPU sudah mengumumkan daftar nama caleg yang merupakan mantan napi korupsi. Total ada 49 mantan napi korupsi nyaleg, 40 di antaranya merupakan caleg DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sembilan lainnya merupakan caleg DPD.

    Dari data yang dikeluarkan KPU, hanya empat partai politik yang bebas dari caleg koruptor, yakni NasDem, PKB, PPP, dan PSI. Sementara, Golkar dan Gerindra menjadi partai politik yang paling banyak membolehkan eks napi korupsi nyaleg. Golkar punya delapan caleg, sementara Gerindra enam caleg eks koruptor.



    (YDH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id