Bawaslu Minta Wacana e-Rekap Bukan Terapi Kejut

    Faisal Abdalla - 09 Juli 2019 15:36 WIB
    Bawaslu Minta Wacana e-Rekap Bukan Terapi Kejut
    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memikirkan dengan matang rencana penerapan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Wacana itu jangan hanya sekadar terapi kejut. 

    "Memang (e-Rekap) itu jadi ide besar kita untuk peningkatan kualitas tata kelola, tapi kan harus menyeluruh, dalam arti tidak bisa ini terapi kejut sesaat," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin ketika dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. 

    Afif mengaku belum mengetahui secara detail soal rencana penerapan e-Rekap pada Pilkada 2020. Afif menyebut KPU belum pernah mendiskusikan hal tersebut kepada Bawaslu. 

    Dia meminta KPU menyiapkan opsi tersebut secara holistik. KPU juga harus memastikan 270 daerah yang menghelat pilkada sudah siap menerapkan sistem rekap elektronik. 

    "Itu juga problem yang harus dijawab. Harus holistik. Kalau kemudian menerapkan e-Rekap apakah banyak pengurangan petugas, atau tetap sama? Termasuk skenario yang dimaksud KPU, e-Rekap itu apa," ujarnya. 

    Baca: KPU Siap Sempurnakan Situng untuk e-Rekap Pilkada 2020

    Komisi II DPR mengapresiasi ide KPU memberlakukan e-Rekap untuk Pilkada 2020. Namun, skema tersebut akan didalami terlebih dahulu.

    "Kami rapat bersama KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan pemerintah di dalam memutuskan apa yang diusulkan oleh KPU," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

    Komisi II DPR akan menampung segala tanggapan terkait sistem e-Rekap tersebut. Herman pun ingin e-Rekap memuat asas efisien, efektif, jujur, adil, dan objektif untuk proses pilkada ke depan. 

    Ia tak keberatan jika penghitungan berbasis elektronik ini berjalan untuk keperluan pilkada. Pasalnya, hal tersebut akan membantu kerja komponen penyelenggara pemilu. Namun, pihaknya akan mengevaluasi ulang jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, 

    "Kalau kemudian juga para pelakunya para pemegang otoritasnya kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ini juga harus menjadi bahan pembahasan," beber Herman.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id