"Sehingga tidak perlu ada laman rekamjejak.net kalau KPU sudah menyediakan transparansi informasi tersebut," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dilansir dari Antara, Minggu, 24 Februari 2019.
BERITA TERKAIT
Yunarto menilai antusias masyarakat dalam menyambut pemilihan legislatif (Pileg) sangat minim dibandingkan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Padahal, dari lembaga legislatif lah peraturan dibuat bersama pemerintah.
Menurut dia, minimnya informasi terkait caleg membuat masyarakat belum begitu mengerti pentingnya parlemen dan Pileg. "Bagaimana kanal dimanfaatkan supaya caleg bisa membuka rekam jejaknya, ini harus disediakan KPU sehingga selain partisipasi meningkat, kualitas pemilih juga meningkat," ujarnya.
(Baca: ICW Merilis Situs Caleg Terlibat Korupsi)
Tak hanya itu, kata Yunarto, kurangnya euforia terhadap Pileg disebabkan masih ada asumsi bahwa legislatif tidak lebih penting dibandingkan lembaga eksekutif. Termasuk, asumsi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang buruk.
Yunarto mengatakan fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik juga sangat buruk. Sehingga, pengetahuan politik mengenai pileg dan konstituen meminta pertanggungjawaban performa parlemen sangat minim.
"Sampai tahapan yang sangat mengagetkan, ketika orang tidak tahu membedakan antara DPRD, DPR RI dan DPD RI, yang ketiga harus diakui para caleg melakukan kampanye tanpa kemudian prioritaskan dengan pendidikan politik," pungkasnya.
(JMS)
