Pemerintah Tak akan Intervensi Bawaslu

    Damar Iradat - 25 Februari 2019 21:06 WIB
    Pemerintah Tak akan Intervensi Bawaslu
    Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan keterangan kepada pewarta di kantornya. Medcom.id/Damar Iradat.
    Jakarta: Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak ikut campur tentang dugaan pelanggaran 33 kepala daerah di Jawa Tengah yang menyatakan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pemerintah tak ingin mengintervensi Bawaslu.

    "Ini negara demokrasi, Bawaslu punya kewenangan. Tentunya kalau Bawaslu mau ambil keputusan, silakan Bawaslu (ambil keputusan)," kata Pramono di Kantor Setkab, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

    Pramono menegaskan kepala daerah merupakan jabatan politik. Hal ini membuat kepala daerah punya hak menyatakan dukungan kepada pasangan calon.

    Asalkan, dukungan itu tak dilakukan dengan melanggar peraturan dan Undang-undang. Lagipula, deklarasi dukungan yang dilakukan kepala daerah lumrah terjadi.

    "Hal ini kan sudah terjadi dari dulu-dulu. Dengan demikian tak usah dirisaukan apa yang terjadi di Jateng, dan beberapa tempat. Toh kenyataannya aturan tentang kepala daerah ini sudah sangat jelas," ujarnya.

    Menurut dia, hal itu sah selama dukungan dilakukan suka rela, tak melanggar peraturan perundang-undangan, tak di bawah tekanan, tak menggunakan fasilitas negara, dan dilakukan di luar jam kerja. Ia pun mempersilakan Bawaslu memproses jika ditemukan pelanggaran dalam deklarasi itu.

    "Kalau enggak ada kesalahan jangan dicari-cari," ungkapnya.

    Salah satu kepala daerah yang disebut melanggar oleh Bawaslu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kolega Pramono di PDI Perjuangan itu dinyatakan Bawaslu telah melanggar UU Pemerintah Daerah.

    Kendati demikian, menurut Pramono, saat ini sidang terhadap Ganjar dan 32 kepala daerah lainnya masih berlangsung. Sebab, Bawaslu bakal menyerahkan hal tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sudah bersuara terkait hal ini. Menurut Tjahjo, kegiatan kampanye kepala daerah tidak bermasalah jika mengikuti aturan yang ada. Saat ini, menurut dia, Ganjar Pranowo tidak melanggar apa pun. "Jateng yang saya pahami, sejak awal sudah mengikuti proses yang ada," kata Tjahjo.

    Ganjar sebelumnya dianggap melanggar netralitas dalam UU Pemerintah Daerah kebablasan. Dia divonis melanggar Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id