Caleg PPP Makassar Tersangka Politik Uang

    Muhammad Syawaluddin - 27 Mei 2019 17:19 WIB
    Caleg PPP Makassar Tersangka Politik Uang
    Komisioner Bawaslu Kota Makassar Zulfikarnain usai menyerahkan berkas perkara ke Polrestabes Makassar. Senin 27 Mei 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
    Makassar: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menyatakan calon legislatif (caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Busranuddin Baso Tika melanggar aturan politik uang pada Pemilu 2019. Berkas bukti penyelidikan yang dikumpulkan Sentra Gakkumdu dilanjutkan kepolisian untuk segera dilayangkan ke pengadilan.

    "Dengan naiknya ke tahap sidik itu sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Zulfikarnain, saat ditemui usai menyerahkan berkas perkara ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti, Senin 27 Mei 2019.

    Busranuddin Baso Tika dianggap melanggar pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu terkait politik uang di masa kampanye. Dia terancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp24 juta.

    Busranuddin terlibat dalam kasus politik uang saat pemilihan umum serentak berlangsung. Modus yang digunakan dengan memanggil masyarakat atau warga ke rumahnya dan diberi sejumlah uang agar memilihnya di Pemilu 2019.

    Bahkan, masyarakat yang menerima uang Busranuddin dalam prakteknya disumpah dengan ayat suci Alquran. Video itu tersebar di berbagai media sosial jelang pemilu berlangsung. "Kami menyerahkan berkas dan barang bukti berupa video dan barang bukti lainnya," katanya lagi.

    Tersangka juga disebutnya tidak kooperatif saat proses pemeriksaan Bawaslu Makassar.

    Kanit 1 Tindak Pidana Umum AKP Abdul Rahim mengatakan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti pelengkapan berkas perkara setelah menerima dokumen dan barang bukti dari Bawaslu. Berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.

    "Setelah ini kita buatkan administrasi nya, yakni  laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya sudah diambil klarifikasi oleh pihak Bawaslu," jelasnya.

    Dalam jangka waktu 14 hari ke depan penyidik akan memaksimalkan untuk merampungkan berkas perkara. Caleg yang melanggar aturan demokrasi tersebut diharapkan segera bisa diproses 14 hari kerja setelah dokumen masuk.

     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id