KPK Terima Banyak Laporan Politik Uang

    Ilham Pratama Putra - 27 Maret 2019 14:17 WIB
    KPK Terima Banyak Laporan Politik Uang
    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku banyak yang melaporkan soal politik uang menjelang Pemilu 2019. Namun, laporan itu tak bisa diproses.

    ”Saya ingin jelaskan juga kepada masyarakat karena banyak sekali masyarakat yang melaporkan soal politik uang ini juga ke KPK padahal kewenangan KPK itu terbatas,” kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019. 

    Soal kewenangan KPK yang terbatas itu, Syarif menjelaskan dari segi subjek, orang yang terlibat politik uang itu harus penyelenggara negara. “Kalau masih calon dia belum penyelenggara negara karena itu kami tidak bisa tindak,” jelas Syarif.

    Selanjutnya, dari segi objek, KPK baru bisa menangani tindak pidana korupsi di atas Rp1 miliar. Bila laporan kurang dari angka itu, KPK bakal menyerahkan masalah politik uang ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    ”Atau kalau bukan penyelenggara negara tetapi misalnya Rp1 miliar kurang lebih seperti itu, ya kita serahkan Kepolisian dan Kejaksaan,” ucap Syarif.

    Sebelumnya, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendatangi Gedung KPK Jakarta. Dia berdiskusi dengan pimpinan KPK soal politik uang.

    “Kami menerima undangan dari teman-teman KPK untuk membicarakan hubungan antara politik dan pidana pemilu khususnya politik uang, kami saling sharing informasi,” kata Rahmat usai pertemuan

    Baca: Kabupaten Tangerang Dinilai Rawan Politik Uang

    Selain membicarakan politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah dan dana pemerintah juga menjadi perhatian khususnya dalam permasalahan Pemilu 2019 ini. Cara bagaimana para pemilih itu mendapat informasi yang cukup mengenai peserta pemilu dibicarakan.    

    “Jadi, kami saling menyarankan kami juga meminta masyarakat untuk mengenali peserta pemilu jangan sampai masyarakat memilih tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para peserta pemilu tersebut,” jelas Rahmat.    

    Bawaslu pun meminta kepada peserta pemilu untuk membuka semua latar belakang atau rekam jejak dalam pekerjaannya maupun dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa para peserta pemilu tersebut. (Antara)




    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id