Lalu Lintas

    Ganjil Genap untuk Motor, Jangan Sampai Hadirkan Masalah Baru

    Ekawan Raharja - 24 Agustus 2020 14:11 WIB
    Ganjil Genap untuk Motor, Jangan Sampai Hadirkan Masalah Baru
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah siap untuk memberlakukan ganjil genap di 25 ruas jalanan ibukota. AntaraFoto/Indrianto Eko Suwarso
    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah ancang-ancang untuk memberlakukan peraturan ganjil-genap untuk sepeda motor. Tentu saja untuk penerapan peraturan ini diharapkan tidak menimbulkan masalah baru lainnya.
     
    Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, menilai peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentu sah-sah saja. Tetapi perlu diingat bahwa peraturan baru ini, khususnya ganjil genap untuk sepeda motor, tidak menimbulkan masalah baru lainnya.
     
    "Sah saja untuk mengurai kemacetan atau pembatasan sosial di jalan, tetapi jangan lupakan aspek-aspek pendukungnya dan malah melahirkan masalah baru," buka Jusri Pulubuhu Senin (24/8/2020) kepada Medcom.id.
     
    Masalah yang paling besar terjadi adalah terkait dengan perekonomian di Jakarta. Jangan sampai peraturan ini berimbas kepada perekonomian DKI Jakarta karena mobilitas terbatasi dan berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.
     
    "Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling terjangkau untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain itu dengan kondisi jalanan di Jakarta yang pertumbuhannya tidak sampai 1 persen per tahunnya, sepeda motor menjadi pilihan juga untuk banyak kalangan. Dengan adanya ganjil genap ini tentu akan membatasi ruang gerak, apalagi ini berlaku di 25 ruas jalan di DKI Jakarta."
     
    "Kalau ganjil genap berlaku untuk sepeda motor, tentu masyarakat menambah biaya mereka untuk parkir dan menaiki transportasi umum. Akhirnya pendapatan mereka berkurang dan ini berpengaruh terhadap perekonomian," beber pria yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia keselamatan di jalan raya.
     
    Jusri menilai pemberlakukan peraturan ganjil genap untuk sepeda motor bisa saja dilakukan, namun dengan catatan aspek-aspek pendukungnya sudah disediakan dengan baik. Mulai dari sosialisasi secara besar-besaran kepada masyarakat, menyiapkan kantong-kantong parkir di berbagai lokasi, sampai dengan menyediakan transportasi umum yang aman dan nyaman.
     
    "Apabila memberlakukan ganjil genap untuk sepeda motor, pemerintah berikan sosialiasi secara besar-besaran dan sudah menyiapkan infrastrukturnya seperti parkir dan transportasi umum. Selain itu pemerintah juga berikan insentif untuk parkir mereka sehingga bisa parkir gratis serta keamanannya terjaga, kemudian transportasi umum juga diberikan insentif dan memastikan protokol pencegahan Covid-19 bisa diterapkan secara ketat di dalamnya," saran Jusri.
     
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Baru Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Di dalamnya surat tersebut, termasuk merevisi aturan ganjil genap dan memasukan sepeda motor ke dalamnya.
     
    Pada Bab III Pasal 7 ayat 2 (a) menyebutkan mobil dan sepeda motor masuk ke dalam kendaraan yang dibatasi oleh peraturan ganjil genap. Tentu saja dengan adanya peraturan baru ini merevisi peraturan lama yang mengatur mengenai ganjil genap membatasi kendaraan roda empat atau lebih.
     
    Meski demikian, peraturan ganjil genap untuk sepeda motor ini belum dilakukan. "Untuk ganjil genap, sepeda motor belum berlaku," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Jumat (21/8/2020).

    (UDA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id