Lalu Lintas

    Truk ODOL Banyak Risiko dan Ruginya

    Ekawan Raharja - 13 Februari 2020 15:30 WIB
    Truk ODOL Banyak Risiko dan Ruginya
    Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) bersama dengan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) melaksanakan Operasi Over Dimension Over Load (ODOL) pada Area Jagorawi, Jakarta-Tangerang dan Dalam Kota. JasaMarga
    Jakarta: Indonesia Bebas over dimension over loading (ODOL) 2021 terus diharapkan banyak pihak untuk segera diterapkan. Bahkan gara-gara ODOL ini banyak pihak mengalami kerugian akibat kendaraan-kendaraan tersebut yang melintas.

    Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menjelaskan dampak ODOL terhadap infrastruktur dan lingkungan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas, tingginya biaya perawatan infrastruktur, dan berbagai hal merugikan lainnya. Bahkan dia menyebutkan efek dari kendaraan ODOL berpengaruh pada proyek KPBU infrastruktur jalan hingga mengurangi daya saing internasional karena kendaraan ODOL tidak bisa melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak dapat memenuhi AFTA (Asian Free and Trade Association).

    "Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL Semuanya itu bermuara pada turun atau rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas di jalan," ungkap Djoko Setijowarno melalui keterangan resminya.

    Selama kurun waktu tahun 2019, data Korlantas Polri mencatat terjadi 1.376.956 pelanggaran lalu lintas. Sebesar 136.470 kendaraan (10 persen) melakukan pelanggaran kelebihan kapasitas beban dan kapasitas dimensi. Dalam sehari rata-rata 378 angkutan barang melanggar ODOL. 

    Pelanggaran ODOL menduduki peringkat ke empat dari 11 jenis pelanggaran lalu lintas versi Korlantas Polri. Peringkat pertama, pelanggaran surat menyurat 388.841 (28 persen), kedua pelanggaran marka 356.152 (26 persen), dan ketiga pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan 224.600 (16 persen).

    Dia menyebutkan kendaraan ODOL dari sisi pengusaha angkutan bisa jadi menguntungkan dalam jangka pendek, karena dapat mengangkut lebih banyak dengan frekuensi yang lebih sedikit. Namun risiko bagi publik cukup besar, dari sisi risiko kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan yang dilalui. Tindakan tegas dari pemerintah untuk penanganan ODOL akan bermanfaat bagi pengurangan berbagai risiko. 

    "Jika mengikuti perkembangan kebijakan bebas ODOL sejak diluncurkan tahun 2017 hingga tahun 2020, upaya pemerintah setidaknya sudah melakukan empat hal, yaitu penguatan regulasi, sosialisasi, koordinasi dan kesepakatan, pelaksanaan program pendukung, dan penindakan dan penegakan hukum."

    "Dari beberapa kesepakatan yang sudah dilakukan ada hal yang dianggap berhasil, seperti PT Astra Honda Motor memberlakukan pengangkutan sepeda motor tidak over dimension over loading, PT Pelindo melarang truk over dimension over loading melarang memasuki wilayah pelabuhan," tulisnya.



    (UDA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id