Kemenperin Cari Cara Alternatif untuk Dongkrak Penjualan Otomotif

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak patah arang usai usulan relaksasi pajak nol persen untuk kendaraan yang diajukannya ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, mengaku instansinya terus memutar otak untuk mempermudah masyarakat memiliki kendaraan baru.

Bukan tanpa alasan Kemenperin memutuskan untuk meningkatkan daya beli kendaraan masyarakat. Sekarang ini industri otomotif memiliki kontribusi sekitar 10 persen terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu efek domino dari kegiatan produksi industri otomotif sangat besar bagi industri pendukung di bawahnya.
 
Ia mencatat jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri otomotif dan pendukungnya sekitar mencapai 1,5 juta orang. Mulai dari pabrikan otomotif sebanyak 22 perusahaan yang menyerap 75 ribu pekerja, kemudian tier 1, 2, dan 3 pemasok komponen di bawahnya, dealer kendaraan, bengkel, sampai perusahaan pembiayaan.
“Jadi kalau dari sisi industri sudah kita berikan keringanan pajak, sekarang saatnya memberikan insentif bagi pembeli kendaraan. Kalau jumlah pemesanan dan penjualan meningkat, tentu utilitas pabrik otomotif kita bisa bertambah. Sehingga lebih banyak lagi tenaga kerja yang dilibatkan,” tegas Taufiek Kamis (12/11/2020) melalui webinar.

Kondisi sekarang ini industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi sampai 2,35 juta unit per tahun. Namun sampai saat ini utilisasinya hanya mencapai 1,28 juta unit.  
Taufiek menerangkan saat mengajukan usulan pajak nol persen untuk pembelian kendaraan baru kepada Kemenkeu, pertimbangan Kemenperin adalah imbasnya akan dirasakan tidak hanya oleh industri otomotif tetapi juga subsektor lain.
 
“Industri Kecil Menengah (IKM) yang memasok komponen, tentu tidak akan melakukan pengurangan karyawan. Komitmen kami dari awal, tidak ada PHK di industri otomotif. Tapi sekarang, kalau pabrik nya produktivitasnya menurun, maka suppliernya juga terdampak,” jelasnya.
 
Ia mengaku Kemenperin sudah mengajukan lagi usulan insentif pajak bagi pembeli kendaraan kepada Kemenkeu. Namun, sampai saat ini belum diakomodir.
 
"Kekuatan konsumen untuk membeli itu menjadi penting, jadinya butuh instrumen ke arah situ. Tugas kami di Kemenperin tentu membina industri. Tapi kebijakan fiskal ini kan ada di Kemenkeu keputusannya, jadi tetap kami dorong. Kalau pandangan Kemenkeu lain, tentu sektor otomotif akan turun dan performa ekonomi Indonesia ikut turun. Kalau ada instrumen lain dari sisi konsumen, kami akan dorong lagi," tegasnya.

(ERA)