Kaleidoskop Otomotif 2019

    Kaleidoskop Otomotif 2019: Kebijakan Lalu Lintas Kontroversial

    M. Bagus Rachmanto - 29 Desember 2019 09:00 WIB
    Kaleidoskop Otomotif 2019: Kebijakan Lalu Lintas Kontroversial
    Ilustrasi. MI/Bary Fathahillah
    Jakarta: Persoalan lalu lintas khususnya keselamatan dalam berkendara mestinya menjadi tanggung jawab bersama. Dimulai dari sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, lingkungan kerja akhirnya menjadi suatu budaya dan peradaban bangsa.

    Sayangnya, Indonesia merupakan negara kelima penyumbang kematian melalui angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Ironisnya, sebagian besar korban lakalantas, tepatnya 57% berada pada usia produktif yakni 15-37 tahun.

    Data nasional korban lakalantas pada 2018 sebanyak 171.436 orang perinciannya korban meninggal dunia 29.083 orang, luka berat 13.258 jiwa, dan luka ringan 129.095 jiwa. Di Lampung, sebanyak 4.003 orang menjadi korban lakalantas, dengan perincian 814 jiwa meninggal dunia, 1.220 orang mengalami luka berat, dan 1.969 orang luka ringan.

    Angka ini dipastikan akan terus bertambah jika tidak ada upaya bersama yang dilakukan sejak dini. Untuk menekan angka kecelakaan pemangku kepentingan di republik ini pun mengeluarkan beragam kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, dan cukup kontroversi dan menarik perhatian publik sepanjang 2019. 

    Larangan Merokok 
    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan larangan merokok saat berkendara sepeda motor atau kendaraan roda dua. Aturan itu tertuang dalam Permenhub RI Nomor 12 tahun 2019. Aturan itu resmi digulirkan sejak 11 Maret 2019.

    Isinya mengatur perlindungan keselamatan dari pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Serta diperkuat dengan operasi tilang bagi pengendara motor merokok oleh jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya serta beberapa pemerintah daerah lainnya.

    Di awal penerapannya Ditlantas Polda Metro Jaya mejaring pengendara yang merokok saat berkendara. Sebanyak 625 pengendara motor kena tilang lantaran melanggar aturan tersebut.

    Perluasan Ganjil Genap
    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengklaim perluasan ganjil genap efektif mengurangi kemacetan. Kepadatan lalu lintas terurai di ruas terdampak perluasan ganjil genap. 

    Meski begitu perluasan ganjil genap juga memberi dampak pada sejumlah ruas jalan. Lalu lintas di ruas jalan yang tidak kena ganjil genap menjadi lebih padat. Misalnya, Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Kondisi serupa terjadi di kawasan Grogol dan Roxy. 
     
    Perluasan ganjil genap di 25 ruas Jakarta pun diberlakukan sejak 09 September 2019, meliputi: 
    1. Jalan Pintu Besar Selatan
    2. Jalan Gajah Mada
    3. Jalan Hayam Wuruk
    4. Jalan Majapahit
    5. Jalan Medan Merdeka Barat
    6. Jalan M. H. Thamrin
    7. Jalan Jenderal Sudirman
    8. Jalan Sisingamangaraja
    9. Jalan Panglima Polim
    10. Jalan Fatmawati (mulai dari simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang)
    11. Jalan Suryopranoto
    12. Jalan Balikpapan
    13. Jalan Kyai Caringin
    14. Jalan Tomang Raya
    15. Jalan S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan KS. Tubun)
    16. Jalan Gatot Subroto
    17. Jalan M.T Haryono
    18. Jalan H.R Rasuna Said
    19. Jalan D.I Panjitan
    20. Jalan Jenderal A. Yani (mulai dari simpang Jalan Perintis Kemerdekaan-simpang Jalan Bekasi Timur Raya)
    21. Jalan Pramuka
    22. Jalan Selemba Raya Sisi Barat, Jalan Salemba Raya Sisi Timur (mulai dari simpang Jalan Diponegoro-simpang Jalan Pramuka)
    23. Jalan Kramat Raya
    24. Jalan Stasiun Senen
    25. Jalan Gunung Sahari

    Electronic Road Pricing (ERP)
    Seiring berjalannya waktu, sistem ganjil genap dinilai sudah usang. Pemerintah diminta beralih ke penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) alih-alih melakukan pembatasan kendaraan.

    Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan regulasi sistem ERP rampung pada 2019. Dengan ERP, pengguna kendaraan di seluruh jalan Jakarta yang berbatasan langsung dengan provinsi dan kota-kota lain akan dikenakan tarif.
     
    Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut sistem ganjil-genap pertama kali dilakukan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016. Kala itu, ganjil-genap diberlakukan sebagai transisi ke sistem ERP.
     
    "Solusi jangka panjang harusnya penggunaan elektronik (ERP). Kalau ini (ganjil-genap) lama sekali sudah tiga tahun," kata Azas kepada Medcom.id, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Untuk jangka pendek dan menengah, kebijakan ini akan berdampingan bersama kebijakan ganjil-genap di sejumlah ruas tol dan jalan ptotokol di Jakarta.

    ERP nantinya akan menggunakan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF), di mana kendaraan tidak perlu berhenti untuk melakukan pembayaran tol maupun tarif ERP. Namun, saat ini masih dilakukan studi terkait teknologi yang akan dikembangkan.
     
    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan MLFF tidak bisa menggunakan teknologi yang berbeda di setiap ruas tol karena akan mempersulit mobilitas pengendara.
     
    Saat ini, terdapat tiga teknologi MLFF yang bisa diadopsi. Pertama adalah Radi Frequency Indentification (RFId). Teknologi ini dinilai lebih murah dan tidak membebani pengemudi karena tidak memerlukan On Board Unit (OBU).
     
    Kemudian teknologi Dedicated Short Range Communication (DSRC) yang diklaim lebih unggul, tetapi berbiaya besar. Penggunaan DSRC juga memerlukan OBU. Teknologi ketiga yakni Global Navigation Satelite System (GNSS). Teknologi ini tergolong anyar dan relatif murah.
     

    (UDA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id