Jokowi Restui Penggunaan Lahan Hambalang untuk Pelatnas

    Kautsar Halim - 22 Juli 2020 21:42 WIB
    Jokowi Restui Penggunaan Lahan Hambalang untuk Pelatnas
    Pembangunan gedung wisma atlet Hambalang yang terbengkalai. (Foto: Zam/medcom.id)
    Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan restu penggunaan lahan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai lokasi pelatnas berbagai cabang olahraga. Itu disampaikannya lewat temu media virtual di Jakarta, Rabu 22 Juli.

    “Memang tahun-tahun sebelumnya menjadi masalah, tapi tahun ini sudah dapat izin bahwa presiden sudah memberi arahan,” ujat Zainudin.

    Lahan di Hambalang, menurut Zainudin, nantinya bakal dimanfaatkan sebagai lokasi penempatan atlet lanjutan yang telah menyelesaikan pembinaan di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di Cibubur, Jakarta.

    Meski sudah mendapatkan restu dari presiden, Zainudin mengaku pihaknya masih perlu berdiskusi panjang dengan berbagai pihak untuk membahas kelanjutan pembangunan proyek Hambalang yang mesti didesain ulang itu. Kemenpora akan menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan fisik Hambalang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Bagaimana pengerjaannya tentu kami tidak akan kerjakan sendiri. Sebisa mungkin kami hindarkan dari pekerjaan fisik. Kami akan serahkan (pengerjaan) ke PUPR," kata dia.

    Pembangunan proyek Hambalang juga sebetulnya sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilanjutkan sejak 2015 lalu. Bahkan, Kemenpora juga sudah mulai membicarakannya bersama Kementerian PUPR.

    Namun menurut Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, pembicaraan soal rencana kelanjutan pembangunan itu mesti terhenti akibat perhatian pemerintah yang saat ini masih terfokus pada penanganan pandemi covid-19.

    Megaproyek Hambalang sudah terbengkalai sejak 2011 karena terbelit kasus korupsi yang menyeret Menpora kala itu, Andi Alfian Mallarangeng. Pembangunan wisma atlet senilai lebih dari Rp2 triliun itu melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga masih perlu dilakukan audit fisik oleh Kementerian PUPR. (ANT)

     

    (KAH)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id