PON Papua 2020

    BAORI Siapkan Hakim Awasi PON Papua 2020

    Roylinus Ratumakin - 21 Februari 2020 15:05 WIB
    BAORI Siapkan Hakim Awasi PON Papua 2020
    Ketua Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) Edie Toet Hendratno. (Foto: Medcom.id/Roylinus Ratumakin)
    Jayapura: Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) menyiapkan hakim-hakim arbitrase terbaik untuk mengawasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Tanah Papua.

    Sesuai dengan tugasnya, BAORI menangani kasus atau sengketa terkait mutasi atlet, pelanggaran dalam PON, konflik dualisme kepengurusan KONI serta konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.

    Ketua BOARI, Edie Toet Hendratno mengatakan, untuk menopang tugas pengawasan di PON XX maka pihaknya akan merekrut hakim-hakim arbitrase dari Papua. Para hakim akan mengawasi penyelenggaraan PON di empat kluster PON di Papua yakni kluster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan kluster Kabupaten Merauke.

    “Berapa hakim yang akan direkrut nanti disesuaikan dengan kebutuhan di PON nanti. Yang pasti BAORI akan mengawasi penyelenggaraan PON di empat kluster,” kata Edie, Jumat, 21 Februari 2020.

    Dikatakan, saat ini BAORI sedang menangani sejumlah sengketa terkait transfer atlet jelang PON XX. Oleh karena itu, Edie meminta KONI Papua dapat mencegah terjadinya sengketa khususnya terkait transfer atlet.

    “Kami sudah mengawasi dan sedang menangani sengketa jelang PON Papua. Salah satunya adalah sengketa atlet Catur DKI Jakarta yang pindah ke Jawa Barat. Sesuai aturan transfer atlet dilakukan dua tahun sebelum PON makanya kami minta untuk KONI Papua bisa menghindari sengketa-sengketa seperti ini,” ujarnya.

    Sebagai lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa keolahragaan di bidang olahraga prestasi bersifat independen, kata Edie, pihaknya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Keputusan yang dikeluarkan oleh BAORI bersifat final dan mengikat kepada anggota KONI dan jajarannya.

    “Sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa,” katanya.

    Edie menegaskan, setiap sengketa yang ditangani BAORI, putusannya dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip Arbitrase yang baik yaitu penyelesaian perkara antara para pihak dengan berdasarkan perjanjian Arbitrase (receptum arbitri).

    Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasons and argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut harus dapat diawasi (controllable) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability) guna menjamin sifat keterbukaan (transparency) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam proses arbitrase.

    “Intinya BAORI bekerja secara profesional, independen dengan mengedepankan prinsip Arbitrase yang baik,” ujarnya.

    Video: Jelang PON 2020, Klub Basket Selebriti Jajal Mimika Sport Complex



    (ASM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id