Dinilai Cacat Hukum, Hasil Munas Perbasi Digugat

    Rendy Renuki H - 21 November 2019 22:53 WIB
    Dinilai Cacat Hukum, Hasil Munas Perbasi Digugat
    Tim penggugat Munas Perbasi 2019 (Ist)
    Jakarta: Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) digugat para peserta yang menilai Munas 23-25 Oktober lalu itu cacat hukum. Pasalnya Munas Perbasi tersebut menghasilkan Dany Kosasih yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum lewat proses aklamasi.

    Hal itu digugat oleh Hisia Martogi Lumban Gaol (Bidang Pembinaan Prestasi Sub Bidang Liga Utama Mahasiswa Perbasi masa Bhakti 2015-2019), Samuel B. Pasolang (Penasihat Pengkot Perbasi Jakarta Utara), dan Agus Slamet Riadi (Ketua Harian Pengcab Cianjur) yang seluruhnya merupakan peseta munas.

    Salah satu poin yang digugat adalah terkait Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon (Balon) Ketua Umum (Ketum). Ketika itu, terdapat syarat yang mewajibkan balon didukung 15 Pengurus Provinsi (Pengprov).

    Hal itu dianggap melanggar karena tidak sesuai dengan peraturan. Terlebih, Pengprov yang terdata hanya sebanyak 34. Adanya syarat tersebut dianggap memberatkan. Terbukti, Dany menjadi satu-satunya calon yang ketika itu maju. Hal itu membuat Dany terpilih secara aklamasi.

    Oleh sebab itu, mediasi dilakukan untuk medapatkan titik temu. Mediasi yang sempat tertunda antara pihak penggugat dan tergugat terkait Munas Perbasi dilakukan di Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI), Senayan, Jakarta, Kamis 21 November.

    Mediasi kemarin menjadi pengganti yang seharusnya terjadwal pada 13 Naovember. Ketika itu, pihak tergugat tidak hadir. Pihak tergugat diwakilkan oleh anggota TPP George Fernando Dendeng dan tim kuasa hukum PP Perbasi Rezki Wirmandi. Mediasi dilakukan karena sudah masuk perkara BAORI No : 05/P.BAORI/XI/2019.

    George mengaku tidak bisa hadir di mediasi pertama karena undangan yang terbilang mepet. Yaitu H-2. Selain itu, dia menyampaikam kalau yang digugat tersebut pengurus 2015-2019.

    "Nah itu kan sudah demissioner dan tidak punya landasan hukum lagi gugatan itu menurut kami ada salahnya karena kami sudah demisioner," ujarnya ketika diwawancarai.

    Oleh sebab itu, dia cukup mempertanyakan gugatan tersebut. "Kami bukan pengurus lagi (2015-2019). Itu pokok materi kami sampaikan. Yang jelas kami nggak datang di awal itu karena pengurus kemarin itu sudah demisioner dan waktunya sangat mepet," ucapnya.

    Rezky menambahkan, mediasi yang dilakukan bertujuan untuk mencari win-win solution dari apa yang disampaikan oleh pemohon. "Selanjutnya mungkin kalau ke tahapan jawaban kami PP Perbasi siap. Tuntutannya kan perihal munas. Kami akan hadapi itu. Itu kan ada di pokok materi. Terlalu prematur kalai kami sampaikan sekarang," ucapnya.

    Mengenai persyaratan 15 pengprov untuk balon ketum sebelumnya, dia menyebut kalau hal itu tidak ada masalah. Soal agenda selanjutnya, pihaknya mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan termohon pada Senin 25 November. "Mungkin ada hal atau tidak ada yang disepakati. Kalau sepakat bisa selesai," ucapnya.

    Reinhard R. Silaban selaku kuasa hukum penggugat mengakui kalau akan adanya pertemuan tanpa adanya mediator. "Siapa tahu kalau mediasi di luar terjadi kesepakatan," ucapnya. 

    Jika tidak ada kesepakatan, kedua pihak akan melalukan mediasi kembali dengan mediator pada Selasa 26 November. Reinhard menyebut pihaknya tetap menginginkan adanya Munaslub sebagai gugatan yang diusung sejak awal. "Sampai sekarang nggak ada perubahan dari tujuan kami itu," tegasnya



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id