Sebagai Ketum baru, Agung berniat membuat PBSI menjadi lebih transparan. Ia juga memastikan posisi Ketum dan Sekretaris Jendral takkan ikut serta dalam mengelola keuangan.
"Dalam kepengurusan saya, posisi Ketua Umum dan Sekjen akan fokus mengurus kepada aspek-aspek pengelolaan organisasi, tata kelola organisasi. Sedangkan tata kelola keuangan kami minta teman-teman agar ketua umum dan sekjen dibebastugaskan dan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengalola," kata Agung.
"Ketua dan Sekjen lebih kepada soal kepengurusan, melantik pengurus daerah, peraturan organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung ruang gerak dan langkah PBSI, dan kebijakan strategis akan disusun bersama dengan teman-teman dan diputus oleh ketua dan sekjen PBSI," tegasnya.
Untuk memastikan transparansi keuangan, Agung yang juga merupakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membentuk manjemen eksekutif. Manajemen eksekutif ini kemungkinan memiliki posisi rangkap di PP PBSI selama mereka memiliki kompetensi di bidangnya.