Iwan Jaconiah
    Iwan Jaconiah Penyair, esais, kandidat PhD Culturology di Universitas Negeri Sosial Rusia.

    Ibu Kota ala Jokowi The Humble dan Peter The Great

    Iwan Jaconiah - 20 September 2019 14:24 WIB
    Ibu Kota ala Jokowi <i>The Humble</i> dan Peter <i>The Great </i>
    Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)/MI/RAMDANI
    MASYARAKAT awam perlu mengetahui hal mendasar bahwa Jakarta yang dahulu bernama Batavia adalah ibu kota buatan Belanda. 

    Batavia dibangun pada 1619, di lokasi reruntuhan Jayakarta. Belanda tahu betul, lokasi itu bagus sehingga ditata dengan arsitektur kota ala Eropa dengan kanal-kanal yang memikat. 

    Tujuan kota yang berada di Pelabuhan Sunda Kelapa itu agar Belanda leluasa mengontrol jalur masuk dan keluar rempah-rempah yang dikeruk dari berbagai daerah, termasuk Indonesia Timur. Seperti dari Timor Barat, Solor, Ambon, dan Minahasa, sebelum diperdagangkan melalui jalur Malaka ke Eropa. 

    Di Timor Kupang, Belanda membangun benteng Concordia pada 1653 untuk melawan Portugis. Sekaligus, memudahkan pemantauan kapal pengangkut cendana dan madu untuk dilayar ke ibu kota. Semua dilakukan di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. 

    Sejak  beroperasi, perusahaan rintisan Johan van Oldenbarnevelt itu pintar memonopoli hasil bumi dari daerah jajahannya. Maklum, negara-negara Eropa, termasuk, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis, memang telah lebih dahulu berunding untuk membagi-bagi daerah jajahan mereka. 

    Setelah era VOC dan menjelma Hindia Belanda (1816–1949), Batavia tetap menjadi ibu kota kolonial. Tidak hanya pada politik dan ekonomi sahaja, Belanda juga mewartakan agama Nasrani lewat para pendeta-pendetanya.

    Mereka, menjalankan misionaris kepada penduduk asli di sebagian daerah sehingga agama Kristen Protestan pun diterima. Sebut saja di Timor Barat, Ambon, Minahasa, dan Papua Barat. 

    Gregor Neonbasu, lewat bukunya berjudul Citra Manusia Berbudaya: sebuah monografi tentang Timor dalam perspektif Melanesia  (2016) menyiratkan, daerah-daerah berbasis kekristenan inilah yang membuat warga pribumi turut beraliansi dengan kolonial. Tak heran jika Timor Kupang adalah kawasan yang sangat disayangi Belanda kala itu. 

    Barangkali pula, sampai sekarang  masyarakat di sana, terutama strata sosial menengah ke atas, masih “mendewakan” bangsa Belanda. Itu tak lain akibat proses kristenisasi yang berhasil sehingga ada ikatan kultur-religi antara masyarakat Timor Kupang dengan Belanda. 

    Tak dinyana, Batavia adalah ibu kota kolonial selama sekitar 320 tahun hingga 1942, ketika Hindia Belanda diduduki oleh Jepang pada Perang Dunia II. Selama pendudukan Jepang dan setelah Bung Karno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kota itu mulai dikenal sebagai Jakarta. 

    Meski demikian, nama Batavia secara internasional masih dikenal luas sampai Indonesia mencapai kemerdekaan penuh dari Belanda pada 1949. Barulah Batavia resmi berganti nama menjadi Jakarta. 

    Batavia, dalam literatur sejarah, sangat terkenal oleh karena aktivitas VOC. Jakarta sekadar nama yang diambil untuk mengingat kembali kejayaan Jayakarta. Lain dulu, lain sekarang. Semuanya pun berubah di bawah tangan dingin Presiden Joko Widodo. 

    Jokowi secara rendah hati (humble), ramah, dan tegas menyatakan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Meliputi sebagian wilayah di dua kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 

    Pemindahan ibu kota mempunyai harapan baru sebagai percepatan dan pemerataan pembangunan. Posisi ibu kota yang berada di tengah-tengah Indonesia pun jadi jembatan yang kelak bermuara pada kesejahteraan sosial. 

    Berkaca pada St. Petersburg 

    Di era postmodernisme ini, apa hubungan antara ibu kota Batavia dan ibu kota baru di Kalimantan Timur?

    Di mata seorang skeptis, jawabannya pasti Batavia adalah ibu kota kolonial. Namun, bila seorang visioner, maka jawabannya adalah demi kesejahteraan sosial di masa mendatang. 


    Sebagai akademisi, saya pikir pemindahan sebuah ibu kota bisa memajukan peradaban sebuah bangsa. Pada abad ke-18, sebagian bangsa telah membuktikan bahwa pemindahan ibu kota bisa berdampak pada kemajuan dan harapan baru. 

    Sebagai contoh, Rusia pernah memindahkan ibu kota mereka di era Tsar Peter Pertama atau yang lebih dikenal Peter The Great (berkuasa pada 1682-1725). Waktu itu, pada 1712-1714, ibu kota Rusia (sampai 1918) dipindahkan dari Moskow ke St. Petersburg. Selama Perang Utara, Rusia lebih leluasa memperoleh akses ke laut Baltik. 

    Faktor utama karena St. Petersburg lebih dekat ke Eropa, Itu membuat kesan yang lebih baik pada dunia. Selain itu, Peter Pertama pun membutuhkan akses kekuatan di laut. Tetamu dari pelbagai negara lain bisa berlayar melalui jalur laut yang lebih cepat. Itu mengatasi jalan berbahaya melalui darah untuk mencapai Moskow. 

    Pemindahan ibu kota ke St. Petersburg itu berlangsung sebelum resmi presesi pemberian tanah ke Rusia di bawah Perjanjian Neishtadt. Sehingga, ibu kota secara resmi terletak di wilayah milik negara lain saat itu. Namun, persoalan tanah bisa diselesaikan kemudian hari lewat perundingan. 

    Perjanjian Neishtadt adalah upaya perdamaian antara Kerajaan Rusia dan Kerajaan Swedia, yang mengakhiri Perang Utara pada 1700-1721. Tepatnya, pada 30 Agustus (versi kalender baru: 10 September) 1721 di Kota Neishtadt (sekarang bagian Finlandia; nama Swedia Nyustad, Finlandia Utish Ukaupunki). 

    Pihak yang menandatangani dari Rusia diwakili Jacob Bruce dan Andrei Osterman. Sedangkan, dari Swedia diwakili Johan Paulinus Lillienstedt dan Otto Reinhold Stromfelt. Tidak ada dekrit resmi atau manifesto kerajaan yang dikeluarkan saat pemindahan ibu kota. 

    Ilmuwan L. B. Sheinin dalam Petersburg dan Merkantilisme Rusia (1997) menulis, pemindahan fungsi ibu kota dimulai pada 1710, ketika pejabat senior mulai pindah ke St. Petersburg, diikuti oleh senator pada 1711. 

    Pada tarik waktu yang sama, Kedutaan Persia pindah dekat tepi Sungai Neva, dan pada 1712 utusan Inggris Besar, Perancis, Belanda dan Prussia tiba di St Petersburg. Pada 1712, pembangunan The Royal Court dimulai. Setelah setahun pengerjaan, barulah Lembaga Penegakan dan Senat itu dipindahkan dari Moskow ke St. Petersburg pada 1713-1714. 

    Meskipun transfer mundur dari ibu kota pada 1728, St. Petersburg (Petrograd) tetap jadi ibu kota dari 1732 sampai 1918. Pemindahan itu membuka mata dunia bahwa Rusia adalah bagian Eropa. Rusia lebih mudah berinteraksi dengan negara-negara Skandinavia, yang notabene punya pengaruh di laut Baltik. 

    Majulah Indonesia 

    Berkaca pada keberhasilan Peter Pertama, maka Presiden Jokowi pun telah berani mengambil keputusan bersejarah. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur membuka peluang bagi daerah-daerah di kawasan timur Indonesia untuk lebih maju dalam pembangunan.  

    Niat Jokowi memindahkan ibu kota sudah bulat. Rakyat pun perlu ikut menjaga integritas dari pengaruh bangsa asing. Hal ini penting karena kawasan pulau Borneo atau Kalimantan dihuni oleh tiga negara berdaulat, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

    Pertama, Pemerintah Indonesia harus cerdik melihat ancaman, yaitu perdagangan bebas di mana tidak ada lagi batas negara dalam dunia bisnis dan investasi. Bangsa-bangsa yang berkepentingan bisa menggunakan teknologi mutakhir untuk mengelabui kita. 

    Kedua, Malaysia dan Brunei yang ada di Borneo dapat menjadi pesaing terberat. Terutama, promosi mereka yang lebih gencar menjadikan paras Borneo sebagai ‘identitas’ kultural mereka. Tentu saja, paras itu dapat dibalik saat pemindahan ibu kota. Sehingga, saat orang berbicara tentang Borneo maka mata mereka akan tertuju pada Indonesia. 

    Ketiga, adanya kebutuhan asing sehingga pemindahan ibu kota juga akan menjadi kajian bagi negara-negara besar, seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat. Mereka pasti memiliki tafsiran sendiri-sendiri karena ibu kota adalah kawasan vital. Sebagaimana diketahui, Rusia memiliki kerja sama dengan Indonesia di dalam membangun jalur kereta api lintas Kalimantan. 

    Dan, keempat, keberadaan ibu kota baru setidaknya akan memberikan efek positif bagi provinsi lainnya di kawasan timur, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kenapa? Karena jarak tempuh lebih pendek ketimbang harus ke Jakarta. Diharapkan ibu kota baru dapat meredam keinginan Papua untuk melepaskan diri dari Ibu Pertiwi. 

    Keberadaan ibu kota memang bukanlah satu-satunya solusi untuk menghapus kecemburuan sosial. Namun, Jokowi sudah memutuskan hal itu. Suka tidak suka, rakyat harus mendukung. Ini bukan sekadar lima tahun ke depan saat Jokowi akan berakhir masa jabatannya. Akan tetapi untuk seribu tahun mendatang guna menghapus kesenjangan sosial. 

    Peter The Great sudah membuktikan bahwa pemindahan ibu kota dari Moskow ke St. Petersburg telah membuka akses Rusia ke Eropa. Sekarang, giliran Jokowi ‘The Humble’ memindahkan ibu kota demi percepatan dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah timur, termasuk Papua. 

    Saya optimistis, ‘Bumi Cendrawasih’ yang berbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik, dapat mengambil keuntungan dari ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dengan begitu, urusan dapur negeri ini tidak lagi diintervensi asing. Kalau ada yang mau ikut campur di era postmodern ini, cukup sajikan saja nasi campur, buka lumbung padi.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id




    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id