Gantyo Koespradono
    Gantyo Koespradono Mantan Jurnalis, mengajar di IISIP Jakarta

    Yang Janggal dari Massa Aksi Semalam

    Gantyo Koespradono - 01 Oktober 2019 15:01 WIB
    Yang Janggal dari Massa Aksi Semalam
    ILUSTRASI: Seorang peserta aksi unjuk rasa berlari sambil membawa sebatang bambu saat unjuk rasa yang berujung kericuhan di kawasan Palmerah, Jakarta, Senin (30/9/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
    DEMONSTRASI yang digelar di berbagai kota, terutama di Jakarta dalam beberapa hari ini semakin aneh dan tak berlogika, baik dilihat dari peserta, kelakuan, maupun tuntutannya.

    Malam tadi, Senin, 30 September 2019, sepulang dari Jakarta menuju Tangerang naik commuter line hingga melewati beberapa stasiun, saya masih melihat pengunjuk rasa bergerombol dalam jumlah lumayan besar. 

    Mereka menunggu KRL yang akan lewat ke arah Depok/Bogor. Jika mereka mahasiswa, saya maklum, sebab jalur menuju Bogor, banyak kampus, termasuk universitas negeri yang aktivis BEM-nya membuat malu keluarga besar perguruan tinggi itu lantaran yang bersangkutan "sok tahu" dan "sok jaim" menolak datang ke Istana saat diundang Presiden Joko Widodo.

    Jika benar mahasiswa, mungkin mereka akan pulang ke rumah indekos setelah berdemonstrasi memprotes RUU KUHP yang disimpulkan mereka "negara nggak usah mengatur soal selangkangan".

    Namun, saya meragukan mereka berstatus mahasiswa. Penampilan mereka kucel, hanya mengenakan kaos tanpa jaket almamater, itu yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan, rata-rata berkerudung.

    Saya juga meragukan mereka mahasiswa, lantaran dalam aksinya, mereka merusak sarana umum, termasuk alat transportasi publik. 

    Apa korelasinya demo dengan KRL? Siang hari, seperti diberitakan banyak media, pengunjuk rasa melempari KRL yang tengah melintas di depan mereka.

    Abai logika
    Di Stasiun Sudirman Jakarta, saya juga mendengar pengumuman bahwa KRL jurusan Tanah Abang-Serpong tidak dioperasikan karena di sekitar Stasiun Palmerah masih ada massa pendemo.

    Saya menduga para pengunjuk rasa yang kelakuannya aneh-aneh itu bukan mahasiswa, melainkan perusuh. 


    Apa buktinya perusuh? Gampang. Sesuai aturan main, demonstrasi hanya diizinkan sampai pukul 18.00 WIB. Lah, kalau masih berlanjut hingga malam hari, lalu mereka itu siapa jika bukan perusuh atau berniat membuat rusuh?

    Lebih tak masuk akal dan mencabik-cabik nalar jika dalang kerusuhan atau apa pun namanya ternyata elite politik berstatus purnawirawan dan dosen perguruan tinggi negeri. 

    Sang dosen malah mengajari calon perusuh membuat bom molotov, yang menurut polisi, akan dilemparkan ke ruko-ruko di kawasan Jakarta Barat agar Jakarta membara layaknya kerusuhan Mei 1998. 

    Demo berlanjut, namun tuntutan tidak juga jelas. Pada awal demo, pengunjuk rasa memersoalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi dan disahkan DPR, juga RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sarat pasal kontroversial.

    Tak jelas apa yang dituntut? Para pengunjuk rasa -jika memang mereka mahasiswa- menyimpulkan bahwa UU KPK yang baru melemahkan lembaga rasuah. Sebuah tuduhan yang belum terbukti. Tanpa pikir panjang, sejumlah mahasiswa beberapa hari lalu mengajukan uji materi atau judicial review atas UU KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi(MK).

    Para mahasiswa didampingi kuasa pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, menggugat UU KPK karena dinilai cacat formil dan materiil.

    Pengajuan gugatan itu semakin membuktikan bahwa para mahasiswa bertindak tanpa logika. Pasalnya uji materi itu belum mencantumkan nomor UU dan kerugian konstitusional pemohon.

    Fakta di lapangan, UU KPK (revisi) itu baru disahkan rapat paripurna DPR sepekan yang lalu dan belum ditandatangani Presiden Jokowi. Otomatis belum memiliki nomor UU, dan pastinya belum dicatat ke dalam lembaran negara.

    Saya tentu ikut tertawa manakala Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, berseloroh bahwa para mahasiswa yang melakukan uji materiil itu bertindak mendahului Tuhan. Bahasa kerennya "negatif thinking".

    Sekarang saya mencoba mengikuti tuntutan mahasiswa yang memersoalkan RUU KUHP. Fakta di lapangan membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR (lama) telah bersepakat menunda alias tidak melanjutkan pembahasan atas RUU tersebut.

    Selesai bukan? Tapi mengapa para mahasiswa masih berunjuk rasa dan mempersoalkan pasal-pasal kontroversial dalam RUU itu?

    Salah jargon

    Okelah saya bisa memahami mereka tetap berunjuk rasa dalam rangka mengingatkan para anggota baru DPR yang hari ini dilantik supaya hati-hati saat membahas RUU tersebut. Dalam soal itu, saya yakin para anggota baru DPR hasil Pemilu Serentak 2019, pasti tidak akan serampangan lagi dalam melakukan pembahasan.

    Aksi mereka -sepertinya ini bukan mahasiswa- lebih tidak masuk akal setelah ada penyusup yang menyelinap ke kerumunan mahasiswa dan berteriak "turunkan Jokowi".

    Apa salah Jokowi? Dia presiden diktator dan otoriter? Tidak! Dia tidak mencintai rakyatnya? Salah besar kalau kita menjawab ya.

    Jokowi korupsi? Nggak tuh! Dia KKN? Juga tidak! Dia tidak melakukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa? Tidak!

    Jokowi pro asing dan aseng? Memangnya mengapa? Salah? Ayo jujurlah kalian yang berteriak "turunkan Jokowi". Pikiran, tingkah laku dan pakaian yang kalian kenakan apakah asli Indonesia?

    "Mikir," kata Cak Lontong.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id



    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id