Rio Christiawan
    Rio Christiawan Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta

    Sengkarut Pidana Kebiri

    Rio Christiawan - 13 September 2019 13:11 WIB
    Sengkarut Pidana Kebiri
    Ilustrasi kejahatan seksual terhadap anak/Medcom/M. Rizal
    BEBERAPA hari belakangan muncul pro-kontra pasca Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Jawa Timur menjatuhkan vonis pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia pada terpidana pemerkosaan 9 anak. Bahkan, putusan tersebut dikuatkan di pengadilan tingkat berikutnya.

    Sebagian Masyarakat ada yang mempertentangkan efektifitas hukuman kebiri tersebut, khususnya kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, banyak juga yang sepakat dan mendukung penerapan hukuman kebiri kimia tersebut.

    Akan tetapi, perdebatan yang terjadi di masyarakat ini perlu diluruskan. Sebab, hukuman kebiri kimia telah dikenal dalam sistem hukum, yakni berupa pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6) dan (7) UU Nomor 17 tahun 2016.

    Artinya, masyarakat yang tidak setuju terhadap hukuman kebiri seharusnya menempuh upaya hukum berupa menguji kembali sanksi pidana tambahan terkait kebiri pada UU Nomor 17 tahun 2016 melalui judicial review pada Mahkamah Konstitusi (MK).

    Masyarakat perlu memahami bahwa munculnya UU Nomor 17 tahun 2016 tersebut merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016, yang itu menunjukkan bahwa aturan tersebut lahir dari keadaan darurat sehingga mendorong Presiden menggunakan hak subjektifnya untuk menerbitkan Perpu perlindungan anak.

    Saat ini, pihak yang kontra dengan hukuman kebiri lebih didasarkan pada kekuatan efek jera dan berfokus pada kondisi kejiwaan dari si pelaku usai menjalani hukuman kebiri. Sleh sebab itu Jerome (2001) menyebutkan bahwa hukuman kebiri tersebut sebaiknya dipergunakan sebagai metode rehabilitatif.

    Persoalannya, di Indonesia, melalui UU Nomor 17 tahun 2016 hukuman kebiri tersebut lebih dimaknai sebagai sanksi. Dalam artian, ketika sanksi tersebut dilaksanakan maka harus terjadi perubahan secara drastis. 

    Sebaliknya, jika kebiri dipandang sebagai upaya rehabilitatif, maka dengan terapi secara bertahap dipandang tidak terlalu menyebabkan gangguan kejiwaan dari pelaku.

    Pandangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lebih menyetujui rehabilitasi karena paradigma rehabilitasi adalah dengan membuat kondisi tidak normal pada kondisi normal, hal ini dipandang lebih sesuai dengan sumpah dokter, jika dibandingkan meletakkan kebiri sebagai hukuman, yang artinya membuat kondisi normal menjadi tidak normal (dipandang bertentangan dengan sumpah dokter).

    Viktimologi
    Masyarakat perlu memandang maksud dari pembuat undang-undang -yang dalam hal ini berawal dari Perpu- yakni ada kondisi darurat pada perlindungan anak dari ancaman kejahatan seksual. Penerbitan Perpu tersebut, karena dipandang bahwa sanksi pidana yang ada tidak cukup untuk memberi perlindungan pada anak dari ancaman kejahatan seksual, sehingga pada Perpu nomor 1 tahun 2016, yang kemudian diundangkan melalui  UU Nomor 17 tahun 2016 mengintrodusir pidana tambahan kebiri kimia.

    Jelasnya, ketika meletakkan kebiri kimia sebagai hukuman maka perspektif yang digunakan Pemerintah adalah pendekatan dari aspek viktimologis. Ian Berg (2005), menguraikan bahwa pendekatan aspek viktimologis adalah melakukan pendekatan agar mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Pendekatan viktimologis memiliki tujuan melindungi atau mencegah adanya korban pada tindak pidana.

    Sanksi kebiri kimia diletakkan sebagai pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi, sehingga tidak jatuh korban selanjutnya. Penekanan hukuman pidana tambahan dalam hukum pidana adalah agar pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya, seperti sanksi bagi koruptor berupa pidana tambahan pencabutan hak untuk berpolitik. Sehingga dengan demikian pelaku dipandang tidak memiliki akses untuk melakukan tindak pidana korupsi lagi.

    Persoalan kebiri kimia juga masih menyisakan problem terkait penegakan hukumnya. Jika suatu aturan tidak dilakukan penegakan hukum, maka tujuan menciptakan efek jera bagi pelaku atau bagi calon pelaku lainnya tidak akan tercapai.

    Pemerintah juga belum membuat aturan pelaksanaan kebiri kimia, misalnya siapa yang melaksanakan, dengan metode pil, suntik, atau metode lainnya serta hal-hal teknis lainnya.

    Undang-undang hanya menyebutkan kebiri dilakukan dua tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan PN Mojokerto tersebut merupakan momentum bagi Pemerintah untuk merampungkan seluruh aturan terkait dengan pelaksanaan pidana tambahan kebiri sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 17 tahun 2016.


    Reaksional
    Perdebatan masyarakat saat ini baru berupa langkah reaksional menyikapi situasi darurat perlindungan anak, mengingat undang-undang perlindungan anak mengalami beberapa kali perubahan dan setiap perubahan selalu dipicu adanya pemerkosaan anak dibawah umur, seperti UU Nomor 17 tahun 2016 yang dipicu oleh pemerkosaan anak di bawah umur di Bengkulu.

    Meletakkan hukuman kebiri sebagai sanksi dipandang sebagai upaya yang bersifat reaksional. Di Indonesia, sama-sama belum pernah dilakukan penelitian bahwa sanksi hukuman kebiri akan menekan tingkat kejahatan seksual terhadap anak ataupun rehabilitasi terbukti lebih efektif, keduanya (sanksi kebiri maupun upaya yang bersifat rehabilitatif) sama-sama belum pernah diuji dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban.

    Penegakan hukum harus dapat dijadikan momentum sebabak pengujian, apakah hukuman kebiri efektif dan memiliki efek jera sehingga perlindungan anak yang menjadi legal spirit dari sanksi kebiri dapat tercapai?

    Jika hukuman kebiri seiring berjalannya waktu terbukti efektif mampu menurunkan kejahatan seksual dan memberi perlindungan pada anak, maka sanksi pidana tambahan kebiri, secara empiris terbukti bukan merupakan sanksi yang reaksional.

    Sebaliknya jika dengan penegakan hukum terhadap sanksi pidana tambahan kebiri secara empiris tidak mengurangi tingkat kejahatan seksual pada anak-anak, maka dalam hal ini artinya pidana tambahan berupa kebiri tidak berkorelasi terhadap perlindungan pada anak. Kondisi demikian ditunjang dengan kajian yang memadai dapat dijadikan bukti judicial review pada penghapusan hukuman pidana tambahan kebiri.

    Secara pararel, jika kebiri tidak efektif sebagai sanksi pidana tambahan maka secara aspek rehabilitatif harus dimasukkan dalam peraturan perundangan sebagai bentuk tindakan hukum guna menangani pelaku, sehingga dalam hal ini semangat untuk memberi perlindungan pada anak-anak dapat tercapai.

    Persis, seperti halnya tindak pidana narkoba yang telah memasukkan aspek rehabilitatif pada pengguna dengan asesmen yang dilakukan penegak hukum.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id



    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id