Nadia Sekarsari Atmaji
    Nadia Sekarsari Atmaji Awardee of Democratic Resilience – Digital and Media Literacy Short Term Award, Australia Awards Indonesia

    Pentingnya Kecakapan Digital dalam Demokrasi

    Nadia Sekarsari Atmaji - 16 Agustus 2019 09:00 WIB
    Pentingnya Kecakapan Digital dalam Demokrasi
    ILUSTRASI: Media sosial Facebook dan Whatsapp/Getty Image/Justin Sullivan.
    JIKA Anda sudah menonton film garapan Netflix berjudul The Great Hack, kemungkinan besar Anda akan menjadi lebih berhati-hati dalam beraktivitas di internet dan media sosial. 

    Anda juga akan mulai memikirkan apa yang perusahaan media sosial lakukan terhadap data yang tercipta dari aktivitas tersebut.

    Yang dimaksud dengan aktivitas media sosial, bukan hanya foto atau keterangannya (caption) yang diunggah sukarela dan muncul di profil akun, tetapi juga pergerakan lain yang jempol Anda lakukan, seperti mengetuk simbol "like", meneruskan informasi kepada teman, meninggalkan jejak komentar, menjawab pertanyaan kuis, dan lainnya. 

    Film dokumenter ini mengungkap bagaimana sebuah raksasa media sosial, dalam hal ini Facebook, yang mengakui ketidakmampuannya melindungi data pengguna hingga dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica.  

    Sejak insiden kelalaian Facebook ini —yang diduga turut memberi dampak pada kemenangan Donald Trump di pemilu Amerika Serikat (AS) dan Inggris keluar dari Uni Eropa alias "Brexit"— isu perlindungan data pribadi terus ramai dibahas. 

    Di Indonesia, isu ini makin hangat menjadi perbincangan ketika akun Twitter @hendralm membedah modus pengumpulan data pribadi di internet. Temuannya menunjukkan, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data Kartu Keluarga (KK) dikumpulkan lalu bisa diperjualbelikan lewat beragam cara, terutama memanfaatkan internet. 

    Ihwal perlindungan data pribadi

    Isu perlindungan data pribadi dikupas mendalam pada program Short Term Awards yang digelar Australia Awards Indonesia dengan tema Democratic Resilience – Digital and Media Literacy. Loka karya yang digelar selama tiga hari 6-8 Agustus 2019 di Jakarta ini, menghadirkan narasumber dari pemerintah, praktisi, maupun organisasi masyarakat sipil. 
     
    Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Donny Budi Utoyo mengatakan, rancangan undang-undang soal perlindungan data pribadi (RUU PDP) sebenarnya telah dibahas dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, persoalan perlindungan data pribadi bersinggungan dengan setidaknya 30 peraturan lain. 

    Di RUU PDP ini mengatur bahwa ke depannya setiap organisasi atau entitas yang meminta data warga negara, harus meminta izin terlebih dahulu. 

    Menurut RUU PDP, kita berhak melaporkan kalau ada penggunaan data pribadi oleh siapapun, termasuk pemerintah, yang tidak memiliki persetujuan kita.

    Sementara Koordinator Kawasan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto berpendapat, terkait perlindungan data pribadi ini, Pemerintah Indonesia juga harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya untuk tidak sembarangan dalam membagikan data pribadi. 

    Dari pengungkapan modus penjualan data pribadi, pemerintah seharusnya mengajarkan masyarakat cara melapor jika ada yang berupaya menyalahgunakan data pribadi mereka. Kementerian Dalam Negeri, misalnya, harus memberi tahu upaya apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam melaporkan kasus.

    Hal ini, lantas menjadi tantangan tersendiri. Mengingat saat ini secara umum masyarakat tengah mengalami euforia demokrasi digital. Internet telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Sebagian besar pengguna media sosial suka membagikan aktivitas pribadi tanpa memikirkan privasi data dan kemungkinan penyalahgunaan data tersebut oleh orang yang tidak bertanggungjawab. 

    Ini yang susah. Kalau menurut pandangan Donny, masyarakat kita ini memang sedang narsis. 

    Kecakapan digital era demokrasi

    Selain isu perlindungan data pribadi, jagat internet, terutama media sosial masih menyimpan berbagai masalah seperti penyebaran disinformasi, perundungan, konten porno, penipuan, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah ini, di samping lewat upaya legalistik, menurut Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Deddy Permadi, masyarakat perlu membekali diri dengan kecerdasan jenis baru.

    Jika dulu pada revolusi industri kedua dan ketiga masyarakat global mengenal kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ), di era revolusi industri 4.0 diperlukan Digital Intelligence Quotient (DQ) atau kecakapan digital. 

    Ini adalah seperangkat kompetensi digital yang komperhensif ketika menggunakan, mengontrol, dan menjadikan teknologi mampu memperbaiki hidup manusia. 

    Deddy bilang, kalau di Jakarta ini penuh polusi, apakah lantas kita tidak akan pernah keluar rumah? Tentu kita membekali diri dengan sistem imunitas yang baik. Sama halnya dengan internet, dengan banyaknya hal negatif kita perlu melindungi diri dengan DQ.

    Kebutuhan seorang warganet membekali diri dengan kecakapan digital adalah keniscayaan. Pasalnya, saat ini ada penggunan internet yang sangat intensif. 


    Menurut penelitian Hootsuite, We Are Social pada bulan Januari 2019 menunjukkan, dari 268,2 juta penduduk Indonesia, lebih dari setengahnya merupakan pengguna internet atau sekitar 150 juta orang dan rata-rata penggunaannya tiap hari adalah 8 jam 36 menit.
     
    Ada tiga komponen pada kecakapan digital, yakni knowledge (ilmu), skills (kemampuan), attitude and values (sikap dan nilai). Terhadap ketiganya, menurut Deddy, seseorang harusnya paham secara knowledge, skill, juga memiliki value kuat, serta attitude yang bisa merespons perkembangan itu dengan bijak.

    Edukasi dan literasi 

    Saat ini, sudah ada Kelomok Kerja (Pokja) Kurikulum Literasi Digital yang melibatkan berbagai pihak. Ketika membahas diseminasi dan implementasi literasi digital, maka ada dua pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah. 

    Pertama, pendekatan kultural lewat program sosialisasi edukasi seminar ataupun workshop. Kedua, memasukkan literasi digital dalam kurikulum tersendiri agar upaya lebih terstruktur. 

    Di beberapa negara, literasi digital sudah masuk di dalam kurikulum formal pendidikan, bahkan sejak TK. Saat ini baru ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Mata Pelajaran Informatika. Akan tetapi, belum masuk dalam kurikulum tersendiri.

    Pendiri Media Kernels sekaligus pakar media sosial Ismail Fahmi mengatakan, pendekatan proteksionisme seperti pembatasan akses pada media sosial yang pernah diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada kerusuhan Jakarta 21-22 Mei 2019 tidak terlalu berdampak pada lalu lintas media sosial. 

    Pembatasan media sosial saat itu hanya berdampak pada lalu lintas di grup Whatsapp. Masih ada celah untuk bisa mengakses media sosial ini, yakni melalui Virtual Private Network alias VPN.

    Di sisi lain, media arus utama dan digital perlu memperbaiki kualitas pemberitaannya di tengah persaingan ketat. Soal ini, paling tidak ada tiga hal yang disarankan oleh Anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen Willy Pramudya untuk dijaga. Yaitu, menjaga kebebasan pers, profesionalisme jurnalisme melalui pendidikan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan wartawan.
     
    Alhasil, siapapun -yang masih memiliki kepedulian terhadap upaya literasi media dan digital-, mestinya perlu membuat proyek dan terobosan yang bisa bermanfaat jangka panjang dan luas, terutama dalam rangka turut serta menjaga, mempertahankan, sekaligus mendorong sistem demokrasi ke arah yang lebih baik.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id




    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id