Quo Vadis Badan Peradilan Khusus Pemilu

    Gunawan Suswantoro - 21 Januari 2019 15:10 WIB
    Quo Vadis Badan Peradilan Khusus Pemilu
    ILUSTRASI: MK memberi keterangan pers mengenai perselisihan hasil Pemilu dan isu-isu terkini di Gedung MK, Jakarta (1/7)/ANTARA FOTO/Rosa Panggabean.
    MENGUATNYA persoalan mengenai proses sengketa Pemilhan Umum (Pemilu) pada 2018 lalu, dan mulai bergulirnya tahapan Pemilu 2019, mengingatkan kembali kita akan amanat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, agar negara segera membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu.

    Putusan tahun 2013 itu kemudian termanifestasi dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (1). Untuk selanjutnya, yang secara eksplisit dikatakan dalam Pasal 157 ayat (2), bahwa badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional tahun 2024.
    Beberapa ahli berpendapat bahwa untuk memudahkan terwujudnya badan peradilan khusus Pemilu maka lebih baik diadakan suatu upaya transformasi. Transformasi dari badan penyelenggara yang sudah ada kemudian diberi kewenangan khusus untuk melakukan peradilan Pemilu.

    Transfosmasi Bawaslu

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI lantas dinilai sebagai badan penyelenggara yang dapat ditransformasikan menjadi badan peradilan khusus tersebut. Terlebih saat ini, Bawaslu sendiri telah memiliki suatu kewenangan quasi peradilan dalam rangka menyelesaikan proses sengketa Pemilu.

    Proses transformasi tersebut tentunya tidak bisa dilangsungkan dengan mudah. Setidaknya perlu memperhatikan dua hal. Pertama adalah memperhatikan bahwa kewajiban seorang hakim dalam badan peradilan khusus itu bersifat independen. Kedua, memperhatikan bahwa hakim badan peradilan khusus pun harus bersikap pasif, dalam arti hakim menunggu adanya tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (judex ne procedat ex officio). 

    Kedua hal tersebut belum dimiliki Bawaslu, baik secara sumberdaya manusia yang independen maupun sikap kepasifan hakim, hingga saat ini.

    Bawaslu, dalam pelaksanaan rekruitmennya masih belum memperhatikan kebutuhan klasifikasi pendidikan dan pengalaman yang menunjang anggotanya dapat dikatakan sebagai hakim. Bawaslu juga masih melakukan kewenangan pengawasan yang dengan kewenangan tersebut artinya dia menjadi aktif, bukan lagi pasif. Bawaslu tidak mungkin bisa menjadi badan peradilan khusus pemilu sekaligus badan pengawasan. 

    Alhasil, ide transformasi Bawaslu menjadi badan peradilan khusus Pemilu adalah hal yang muskil apabila fungsi pengawasan dan pencegahan masih melekat.

    Pembentukan badan baru

    Berdasarkan uraian di atas, badan peradilan khusus Pemilu akan lebih ideal apabila dibentuk tersendiri dan berbeda dengan Bawaslu. Badan peradilan khusus ini diberikan kewenangan khusus dan hanya diperuntukan melakukan persidangan yang bermuara pada tegaknya keadilan pemilu. 

    Badan peradilan khusus Pemilu nantinya tidak hanya meringankan beban MK terkait dialihkannya peradilan sengketa hasil, tetapi juga meringkan beban Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena badan peradilan khusus ini juga mengadili tindak pidana Pemilu dan administrasi Pemilu.

    Badan baru tersebut bernama Komisi Hukum Pemilu. Komisi Hukum Pemilu ini memiliki fungsi sebagai badan peradilan di bawah supervisi Mahkamah Agung (MA).

    Secara stuktur Komisi Hukum Pemilu ini bisa dianggap sebagai peradilan yang menelaah mengenai judex factie dengan judex yuris-nya berada di MA. Misal, apabila terdapat keberatan akan hasil putusan pada peradilan di tingkat pertama di badan peradilan khusus Pemilu tersebut, maka penggugat dan tergugat langsung mengajukan proses keberatannya ke MA. Di sinilah kemudian tugas baru MA untuk membuat satu kamar tambahan, yakni Kamar Peradilan Pemilu.

    Adanya badan baru tersebut tentunya berimbas pada pengurangan kewenangan Bawaslu di bidang peradilan. Di sisi yang lain, kewenangan Bawaslu diperluas dari sekadar pencegahan dan pengawasan, menjadi memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.

    Kewenangan baru Bawaslu ini agar dapat melengkapi hukum beracara di badan peradilan khusus pemilu tanpa lagi menggunakan skema sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) bersama Kepolisian dan Kejaksaan RI. 

    Dengan adanya badan baru ditambah dengan tiga penyelenggara yang sudah ada saat ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu, maka kekhusuan peradilan Pemilu akan dapat diterapkan secara maksimal.

    Segera!

    Beberapa pertanyaan di atas harus bisa segera dijawab mengingat urgensi akan pemenuhan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kompleksitas persoalan Pemilu dan kemutakhiran kejahatan Pemilu pun terus menerus bermunculan. 

    Bukan tidak mungkin, apabila wacana besar mengenai badan peradilan khusus Pemilu itu tak kunjung diwujudkan, maka persoalan itu justru akan mengganggu kerja MK dan tentu mengganggu pula sistem bernegara kita ke depan.[]

    *Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id



    (SBH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id