• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 23 NOV 2018 - RP 51.179.914.135

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Pilpres 2019 dan Gejala Mobilisasi Emosi

Sobih AW Adnan - 11 Oktober 2018 20:59 wib
ILUSTRASI: Kampanye politik/Medcom.id/M. Rizal
ILUSTRASI: Kampanye politik/Medcom.id/M. Rizal

Jakarta: Ojo gumunan, ojo kagetan. Dua saripati filsafat Jawa ini kian penting dijadikan pegangan dalam menyikapi proses politik yang terus bergulir hingga hari H Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.  

Tidak gampang kagum, jangan pula mudah terkaget-kaget. Pasalnya, tak sedikit hasil riset menegaskan bahwa gelombang post-truth alias pascakebenaran yang lebih menyasar pada emosi ketimbang fakta sudah merembet juga ke sendi-sendi komunikasi masyarakat Indonesia.

Emosi seakan menjadi panglima. Sementara data dan fakta, dua instrumen yang sebenarnya amat penting untuk mengukur absah tidaknya sebuah informasi itu kerap diabaikan.

Dalam konteks mencari pemimpin, fenomena ini, tentu membahayakan. Jatuhnya, masyarakat cuma menerima proses demokrasi sebagai sebabak pembelahan. Pemilu pun, tak akan bisa mewujud sebagai "pesta rakyat", selama sebagian dari masyarakat masih terjangkit tradisi saling hujat. 

Pola sentimen

Perkaranya, pelibatan emosi publik dalam percaturan politik bukan muncul tiba-tiba. Boleh dibilang, ada pihak yang secara sengaja menggerakkan dan memanfaatkan.

Selayaknya menjajakan dagangan, dua ahli pemasaran politik dunia Bruce I. Newman and Jagdish N. Sheth dalam A Model of Primary Voter Behavior yang dimuat Journal of Consumer Research Vol. 12, No. 2 (1985) menegaskan, peranan emosi dan perasaan begitu penting dalam membentuk perilaku pemilih. 

"Hal itu disebabkan kenyataan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk berpikir dan menganalisis apa yang mereka butuhkan, sekaligus tentang cara untuk memenuhinya," tulis Newman.

Masyarakat, menurut Newman dan Sheth, sering terjebak pada keinginannya untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhannya sendiri. Masyarakat jenis ini biasanya datang dari kalangan berpendidikan rendah, dan berpemahaman relatif sederhana mengenai hak dan kewajiban politik.

Lantas, bagaimana jika permainan emosi, yang dalam banyak kasus diwujudkan dalam bentuk narasi hoaks, maupun ujaran kebencian itu menyasar pula kepada kelompok elite dan intelektual? Jawabannya, persis yang ditulis teoritikus politik Jerman Hannah Arendt melalui hasil penyelidikannya tentang peristiwa holocaust yang ditulis 56 tahun silam. 

Melalui laporan berjudul Eichmann in Jerusalem: A Report on the Bananilty of Evil (1962) itu, Arendt mengatakan bahwa ketertarikan orang terhadap narasi yang melibatkan emosi tidak melulu berhubungan tinggi-rendahnya pendidikan. Ketidak-berpikiran yang dimaksud tidak sama dengan kebodohan. 

"Ia cuma wujud dari absennya pemikiran kritis," tulis Arendt. 

Kebohongan dan kebencian

Kemampuan berpikir kritis, masih kata Arendt, berhubungan dengan kemampuan manusia untuk mengambil jarak dari peristiwa yang dialaminya. Dengan begitu, seseorang akan bisa membuka ruang keraguan dan menimbang segala hal dalam terang akal budi. 

Isu penganiayaan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang belakangan diakuinya sendiri sebagai kebohongan, menjadi pelajaran amat penting. Jika saja pihak kepolisian tidak sigap, sudah pasti menjadi bola liar kebencian.

Ada dua hal yang menjadikan kabar penganiayaan Ratna begitu cepat memancing kegaduhan. Pertama, karena informasi itu menyasar penuh pada sisi emosi berupa rasa empati. Soal ini, persis yang diakui para politisi elite yang telanjur percaya dengan cerita sepihak Ratna. 

Baca: Prabowo Mengaku Gegabah Percaya Kabar Penganiayaan Ratna

Penyebab kedua, masih merujuk kajian Arendt tentang emosi dan kebohongan, lantaran si pengucap biasanya mampu berbicara atau menalar dengan mengikuti logika yang diharapkan penerimanya. 

Pelibatan emosi berlebihan jelang Pilpres 2019 begitu terasa. Hanya dengan daya berpikir kritis, kekhawatiran istilah "pelibatan" naik kadar menjadi mobilisasi, bisa dicegah.

Soalnya, ahli organisasi asal Amerika Serikat (AS) Richard L. Daft dalam Organization Theory and Design (2004) menulis, dalam dunia politik, mobilisasi emosi seringkali dijumpai. 

"Dalam periode kampanye, ide dan gagasan tentang nilai dan sentimen membabi-buta kerap kali digunakan para kandidat untuk menarik pemilih. Masyarakat pun cenderung lebih sensitif terhadap hal-hal yang memiliki hubungan dengan emosi dibanding sesuatu yang bersifat rasional," tulis dia.

Sementara menurut Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly dalam Dynamics of Contention (2001), dengan mobilisasi, orang-orang yang biasanya apatis bisa digerakkan, meledak turun ke jalan, meletakkan perkakas kerja mereka, atau mendirikan barikade-barikade.

"Hal itu terjadi di kedua pihak dari sebuah konflik yang diketemukan dalam banyak situasi yang berlainan," tulis dia. 

Kelanjutan dari kasus Ratna, misalnya, ketika polisi memerlukan keterangan dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, tidak sedikit yang lebih dulu senewen hingga memaksakan diri turun ke jalan. Permainan emosi, turut hadir dalam bentuk saling ancam maupun menempatkan diri pada posisi sebagai korban ketidak-adilan.

Pola ini, melengkapi banyaknya tantangan bagi pemilih jelang Pilpres 2019. Dari mulai maraknya kabar hoaks, ujaran kebencian, hingga fitnah yang bertumpu pada usaha penciptaan suasana-suasana kepanikan.

Sosiolog Stanley Cohen dalam Folk Devils and Moral Panics (2002) mengatakan, target ini disebut sebagai babak kepanikan moral. Yakni, sebuah konsep yang biasanya diawali dengan menggambarkan kondisi ketakutan atas kehadiran seseorang atau sekelompok orang yang mengancam tatanan nilai masyarakat.

Kepanikan moral tidak akan mengantar masyarakat pada proses berpikir dan penentuan pilihan yang terang. Proses keterpilihan pemimpin pun, bisa jadi, hanya berdasarkan pada ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak jelas. 

Intinya, pelibatan emosi berlebihan cuma melahirkan perpecahan, sesuatu yang terlampau murah dibanding nilai masa depan Indonesia. 




(SBH)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.