comscore

Pembatasan Penggunaan Atribut Agama Selama Persidangan Tak Bisa Dipaksaan

Anggi Tondi Martaon - 18 Mei 2022 17:22 WIB
Pembatasan Penggunaan Atribut Agama Selama Persidangan Tak Bisa Dipaksaan
Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Jakarta: Pembatasan bagi terpidana menggunakan atribut agama selama menjalani persidangan dinilai tak bisa dipaksakan. Sebab, batasan itu berpotensi menentang hak asasi manusia (HAM).

"Itu kan bagian dari HAM sepanjang tidak bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, kesopanan ya itu tidak bisa dipaksakan," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.
Wakil Ketua MPR itu menyampaikan pelarangan penggunaan atribut agama juga tak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Acuan pelaksanaan proses hukum hanya menyebut seluruh peserta sidang hanya diwajibkan menggunakan pakaian sopan.

"Tetapi tidak dilarang mau berpakaian menggunakan atribut apa (agama) sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau katakanlah menimbulkan persoalan ketidakpatutan dan ketidaksopanan," kata dia.

Kendati begitu, Asrul melihat larangan itu baik. Namun, kata dia, hal itu harus sebatas imbauan bukan untuk dipaksakan atau larangan.

"Karena kalau larangan itu nanti menimbulkan persoalan hukum baru lagi," ujar dia.

Baca: Kejagung Didorong Mengatur Larangan Terdakwa Pakai Atribut Keagamaan Saat Sidang

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta jaksa penuntut umum tidak menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dengan atribut keagamaan yang tidak digunakan sebelumnya. Ini untuk menghindari kesan penggunaan atribut keagamaan hanya digunakan pada momen tertentu saja.

"Jangan sampai ada kesan bahwa yang melakukan tindak pidana hanya (umat) agama tertentu, dan seolah-olah alim pada saat disidangkan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Selasa, 17 Mei 2022.

Menurut Ketut, imbauan tersebut sudah disampaikan Jaksa Agung saat halalbihalal pada Senin, 9 Mei 2022. Imbauan itu akan dituangkan dalam bentuk surat edaran dan ditujukan ke seluruh kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id