comscore

Proses Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Keliru

Fachri Audhia Hafiez - 26 Mei 2022 02:07 WIB
Proses Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Keliru
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) keliru. Menurut dia, UU Ciptaker terlalu gemuk lantaran memuat 11 klaster dan memasukkan 79 undang-undang di dalamnya.

"Bikin UU omnibus law bukan bikin 11 UU dibuat satu. Itu keliru enggak bisa, terlalu besar. Seharusnya kalau buat Omnibus Law dibikin kecil-kecil. satu klaster-satu klaster," ujar Zainal di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
Menurut dia, UU Ciptaker bisa dipecah menjadi 11 UU yang lebih kecil. Kemudian, dengan cakupan yang lebih khusus per klaster. 

Zainal juga mengungkapkan salah satu yang penting dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) adalah partisipasi publik. Sayangnya, hal itu tidak dibahas secara rinci. Padahal, MK sudah memberikan batas bahwa UU dibuat dengan mekanisme yang meaningful participation.

"Meaningful participation itu enggak dibahas dengan detail. MK bilang partisipasi publik itu harus dengan meaningful participation. Itu tidak dibahas dengan detail dalam UU PPP dan itu bermasalah menurut saya," kata Zainal.

Baca: Nasib Revisi UU Ciptaker Dikhawatirkan Serupa UU PPP

Meaningful participation merujuk pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU dilakukan secara bermakna. Sehingga, tercipta partisipasi dan keterlibatan publik yang sungguh-sungguh. Publik yang dimaksud adalah kelompok dan masyarakat yang terdampak aturan UU Ciptaker, serta kelompok masyarakat yang punya perhatian terhadap UU yang tengah dirancang.

Jadi, kata dia, partisipasi publik mesti memenuhi tiga syarat, yakni hak publik untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan atau jawaban. Zainal mengkhawatirkan rancangan UU PPP yang bermasalah menjadi landasan dalam mengubah UU Ciptaker.

"Saya agak khawatir kalau kemudian tiba-tiba rancangan UU yang agak bermasalah ini dipakai untuk mengubah UU Ciptaker. Bahkan alih-alih memenuhi keputusan MK, yang terjadi adalah dia membuat semacam alasan untuk membenarkan kesalahan yang ditegur oleh MK itu," kata dia.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id