Eksekutif-Legislatif Diminta Berhati-Hati Libatkan TNI Tangani Terorisme

    Cahya Mulyana - 29 Oktober 2020 09:23 WIB
    Eksekutif-Legislatif Diminta Berhati-Hati Libatkan TNI Tangani Terorisme
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah dan DPR RI mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Proses ini mesti dilakukan secara memerinci dan penuh kehati-hatian supaya tidak keluar dari aturan yang ada.

    "Harus ada batasan jelas bagi TNI jika dilibatkan dalam penanganan terorisme. Kami di Papua punya pengalaman yang berbekas dan menimbulkan trauma akibat tindakan aparat yang melampaui batas," kata Akademisi Program Studi Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung seperti dikutip Media Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Menurut dia, bakal aturan pelibatan TNI perlu didukung guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Namun di sisi lain, kewenangan TNI harus sesuai aturan perundang-undangan, khususnya UU TNI.

    "Kami mendukung dengan catatan perlu dibatasi, sebagai perbantuan dan bukan kegiatan operasi yang permanen,” urainya.

    Baca: Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Timbulkan Penyimpangan Wewenang
     
    Marinus menyatakan pembahasan rancangan perpres harus terbuka atas masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Papua. Operasi pemberantasan terorisme melibatkan TNI akan menimbulkan masalah jika tidak hati-hati. Karena doktrin membunuh atau dibunuh, kill or to be killed.

    Ia juga mengingatkan perbantuan TNI harus melibatkan satuan organik lokal. Karena berdasarkan pengalaman di Papua banyak kekerasan dilakukan oleh nonorganik lokal karena tidak memahami pendekatan yang tepat di tengah masyarakat.

    "Mekanisme pelibatan harus berdasarkan eskalasi ancaman yang melampaui kapasitas kepolisian (beyond police capacity), diputuskan oleh presiden untuk menguatkan peran otoritas sipil, diatur dengan jelas batasan waktu dan ruang lingkup perbantuannya," tegasnya.

    Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut DPR masih mengkaji hal itu. Legislatif memerlukan banyak masukan dari pemangku kepentingan agar perpres sesuai aspirasi.

    Asrul mengingatkan politik hukum Indonesia telah menetapkan terorisme dalam ranah tindak pidana. Penegakan terkait hal itu berbasis pada sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi, bukan sistem militer atau sistem keamanan internal.

    “Kami menginginkan pelibatan TNI yang proporsional dalam pencegahan, berada di bawah koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Intinya kita harus berhati-hati agar tidak memberikan cek kosong yang melanggar undang-undang,” kata dia.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id