Instruksi Mendagri Soal Protokol Kesehatan Disebut Sesuai Arahan Presiden

    Theofilus Ifan Sucipto - 22 November 2020 10:48 WIB
    Instruksi Mendagri Soal Protokol Kesehatan Disebut Sesuai Arahan Presiden
    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA. Dok Medcom.id
    Jakarta: Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 disebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Presiden tidak ingin penanganan covid-19 terganggu akibat kelalaian menerapkan protokol kesehatan di daerah.

    “Pak Presiden memerintahkan (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) mengingatkan kembali semua kepala daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal ZA, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Terimbas Kerumunan Rizieq,’ Minggu, 22 November 2020.

    Syafrizal menyampaikan Jokowi selalu mengingatkan banyak dokter, masyarakat, hingga aparat yang gugur akibat virus korona. Kepala Negara tidak ingin kasus kematian terus bertambah di tengah tren penanganan covid-19 yang sempat membaik.

    “Presiden minta (Tito) ingatkan pemerintah daerah tetap konsisten kalau ada rencana kerumunan, cegah secara humanis,” terang dia.

    Pencegahan secara humanis, kata Syafrizal, bakal menguntungkan dari berbagai sisi. Misalnya, kerumunan bisa dicegah sejak dini, dan mencegah konflik sosial jika kerumunan kadung terjadi.

    Kemendagri berupaya mendukung kebijakan Jokowi dengan rutin bertemu kepala daerah. Pertemuan itu sekaligus mengingatkan kembali pentingnya mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan.

    “Satu event yang membuat kerumunan bisa membuat mental runtuh dan dapat mengganggu penanganan covid-19. Sehingga butuh toleransi dan kerja sama semua pihak,” tutur dia.

    Baca: Instruksi Mendagri Peringatan Dini Bagi Kepala Daerah

    Mendagri mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan.
     
    "Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," dikutip dari Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis, 19 November
    2020.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id