DPR Didorong Segera Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    Kautsar Widya Prabowo - 27 Agustus 2020 09:51 WIB
    DPR Didorong Segera Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: DPR diminta segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU tersebut sudah 16 tahun mangkrak. 

    Masalah pekerja rumah tangga (PRT) dianggap kerap dikesampingkan dari pembahasan politik. Padahal, dampaknya sangat besar bagi golongan tersebut. 

    "PRT bekerja namun tidak mendapat hak sebagai pekerja. Jam kerja tidak jelas, sering tidak ada libur, eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan hingga upah tidak terbayar," ujar juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kokok Dirgantoro melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2020. 

    Menurut Kokok, rendahnya pendapatan PRT menjadi kendala mengakses jaminan sosial untuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga. Pasalnya, PRT tidak terdaftar dan teradministrasi sebagai pekerja. 

    Dia mengutip survei Jaringan Advokasi Pekerja PRT pada akhir 2019. Survei menyebut 73 persen PRT bekerja dengan upah 20-30 persen dari upah minimum regional (UMR).

    "Dan tidak bisa mengakses jaminan sosial seperti masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga jaminan ketenagakerjaan," kata Kokok. 
     

    Halaman Selanjutnya
    Dia menyebut kebutuhan UU PPRT…
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id