Jokowi Diminta Bentuk Komite Penyelesaian Kasus Kudatuli

    Siti Yona Hukmana - 28 Juli 2020 02:07 WIB
    Jokowi Diminta Bentuk Komite Penyelesaian Kasus Kudatuli
    Diskusi daring dengan tema 'Huru-Hara di Penghujung Orba: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996.
    Jakarta: Peristiwa penyerangan kantor PDIP yang dikenal dengan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli tak kunjung tuntas hingga sekarang. Pemerintah diminta segera menyelesaikan konflik hak asasi manusia (HAM) dan politik tersebut.

    "Saya mengusulkan agar Presiden (Jokowi) membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Sejarawan Asvi Warman Adam dalam diskusi daring dengan tema 'Huru-Hara di Penghujung Orba: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996, Senin, 27 Juli 2020.

    Menurut Asvi, presiden sudah saatnya membentuk komite tersebut. Sebab, dua solusi dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu itu, yakni Pengadilan HAM ad hoc atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi sudah sulit dilakukan.

    "Ya, satu-satunya cara, Presiden membentuk komite," ujar dia.

    Asvi menuturkan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat mengusulkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Namun, dalam prosesnya banyak yang menolak.

    "Tetapi, menurut hemat saya harus ada satu lembaga apapun namanya yang disepakati bersama untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk memberikan rehabilitasi serta kompensasi kepada mereka yang menjadi korban," kata dia.

    Aktivis yang juga saksi mata peristiwa 27 Juli 1996 itu, Petrus Hariyanto menginginkan kerusuhan itu baik dari pra, saat dan pasca diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Dia meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

    "Dengan begitu Kejagung serius merekomendasikan agar ada proses pengadilan ad hoc, di mana bila Kejagung bisa menyelesaikan, DPR akan merekomendasikan kepada presiden untuk pengadilan ad hoc," ucap dia.

    Menurut Petrus, penyelesain kasus ini tak hanya mengandalkan tabur bunga setiap 27 Juli atau menggelar seremonial. Namun, yang perlu dilakukan adalah pendekatan politik.

    "Kita butuh dukungan politik, kita butuh kekuatan lain untuk mendesak termasuk bagaimana Presiden Jokowi proaktif dalam memenuhi janji kampanye pilpresnya," kata Petrus.

    Baca: Sejarawan: Peristiwa Kudatuli Sebelum Megawati Bertemu Menlu AS

    Advokat sekaligus Politikus PDIP, Dwi Ria Latifa, menyatakan hal sama. Hanya saja, dia mengatakan bahwa perlu ada dorongan keberanian terhadap Komnas HAM dalam pengungkapan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 tersebut.  

    "Karena ini banyak orang-orang yang 'susah disentuh' ya, jadi harus ada keberanian yang ekstra untuk para komisioner Komnas HAM tentu mau mengungkap perkara ini secara tuntas," kata Ria.

    Menurutnya, PDIP sudah pernah meminta Komnas HAM mengusut kasus itu pada 26 Juli 2018. Permintaan pengusutan kasus disampaikan langsung oleh Politikus PDIP Trimedya Pandjaitan dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanti di kantor Komnas HAM.

    PDIP juga sudah pernah meminta untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) mengusut kasus 27 Juli 1996, agar bisa dituntaskan secara setuntas-tuntasnya. Namun, permintaan itu belum terwujud.

    Dia berharap pemerintah saat ini membentuk tim penyelidikan kasus kerusuhan tersebut. Dia menilai kerusuhan itu bukan peristiwa hukum saja, tapi juga peristiwa politik.

    "Jadi kalau kita bicara hanya peristiwa hukum nanti yang terjerat hanya yang kroco-kroco saja yang kemudian satu atau dua orang dianggap sudah selesai. Padahal aktor intelektualnya, yang sebetulnya 'orang tidak bisa disentuh' karena ada dalam kekuasan itu sendiri," kata Ria.

    Maka itu, dia menyebut perlu ada keberanian secara politik dari Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut. Nanti hasil penyelidikannya bisa diserahkan ke aparat penegak hukum, kejagung atau kepolisian.

    Peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli itu merupakan peristiwa penyerangan kantor PDI Perjuangan (PDIP). Kejadian itu disebut-sebut aksi kekerasan massa pro Soerjadi yang ingin merebut kantor PDIP yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id