Ritel Modern dan Apotek Tetap Buka Selama PSBB

    Antara - 05 April 2020 05:46 WIB
    Ritel Modern dan Apotek Tetap Buka Selama PSBB
    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Antara/Hafidz Mubarak A
    Jakarta: Kementerian Kesehatan menetapkan pasar ritel modern (pasar swalayan maupun toko swalayan) serta apotek tidak ditutup saat wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    "Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk, supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi," tulis Pasal 13 Ayat 7 dalam Permenkes tersebut.

    Tempat lain yang juga tetap beroperasi saat PSBB adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Termasuk juga tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti olahraga

    Namun, kegiatan di tempat fasilitas umum dalam pengecualian tetap memberlakukan pembatasan jumlah massa, jaga jarak, serta protokal kesehatan lain agar mencegah penyebaran virus korona (covid-19). Hal ini tertuang dalam Pasal 13 ayat 8.

    Baca: Polri Antisipasi Empat Kejahatan selama PSBB

    Jika suatu wilayah disetujui menteri kesehatan untuk menerapkan PSBB, maka pembatasan itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

    Terdapat pengecualian PSBB bagi tempat kerja jika kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

    Penerapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan kepala daerah. Dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2020, kepala daerah baik itu gubernur, bupati, atau wali kota harus mengajukan permohonan PSBB kepada menteri dengan disertai sejumlah data seperti peningkatan dan penyebaran kasus serta kejadian transmisi lokal.

    Baca: 2.092 Orang di Indonesia Positif Korona, Kasus Sembuh Terus Bertambah



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id