Jokowi Tak Mau RPJMN Sekadar Formalitas

    Damar Iradat - 14 November 2019 17:50 WIB
    Jokowi Tak Mau RPJMN Sekadar Formalitas
    Ilustrasi- Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat kabinet di Istana Kepresidenan. MI/Ramdani.
    Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tak sekadar dokumen formalitas. RPJMN harus menjadi acuan pembangunan Indonesia.

    "Karena saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas. (RPJMN harus) betul-betul menjadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. 

    RPJMN harus memiliki arah, target, dan dampak yang jelas bagi masyarakat. Target RPJMN juga harus terukur dan dihitung dengan cermat. Jokowi ingin RPJMN mempertimbangkan berbagai halangan seperti ketidakpastian ekonomi global. Misalnya, target pertumbuhan ekonomi harus dikakulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi memenuhi target itu. 

    "Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama," ungkap Jokowi.

    Dampak dan manfaat bagi rakyat juga harus bisa diukur. Sehingga RPJMN menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor dan dievaluasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta RPJMN memiliki peta jalan mencapai target yang dipasang. Peta jalan itu, menurut dia, harus memiliki rute dan tahapan jelas.

    "Dan betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif," kata dia.

    Jokowi kembali mengingatkan agar tidak ada lagi visi dan misi menteri. Semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi dan misi Presiden dan Wapres. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin program dalam RPJMN tersinergi dari pusat hingga daerah. Program itu harus menyambung pada sasaran pokok serta prioritas nasional dan rencana-rencana strategis dari setiap kementerian.

    "Karena itu saya minta agar Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden dan Wapres," paparnya. 

    Rancangan itu juga harus sesuai dengan anggaran dan bisa terlaksana dengan baik di kementerian. Jokowi tak ingin penerapan kebijakan berbeda dengan rancangan.

    "Karena itu Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," jelasnya.

    Jokowi juga meminta kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Para menteri juga diminta memperkuat pengendalian eksekusi program prioritas di lapangan.

    "Seringkali kita kaya dalam perencanaan, tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024," tandasnya.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id