GBHN Dicurigai Menjegal Lahirnya Pemimpin Baru

    Faisal Abdalla - 15 Agustus 2019 09:45 WIB
    GBHN Dicurigai Menjegal Lahirnya Pemimpin Baru
    Diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' - Medcom.id/Faisal Abdalla.
    Jakarta: Direktur Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menyebut wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sarat kepentingan politik 2024. Pemilu 2024 diprediksi menjadi arena tarung bebas regenerasi kepemimpinan nasional. 

    "Kami menyayangkan gagasan-gagasan amendemen UUD 1945 ini endingnya justru kembali pada pemilu tak langsung. Karena 2024 adalah momen baik bagi bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru," kata Veri dalam diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Meski wacana amendemen UUD 1945 sebatas menghidupkan kembali GBHN, bukan tak mungkin ke depan ada niat terselubung dari sejumlah elite mengembalikan pemilihan umum ke sistem lama. Yaitu pemilihan presiden melalui MPR. 

    Veri menilai pemilu langsung telah berhasil melahirkan pemimpin yang bukan dari kalangan elite partai politik seperti Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Kedua tokoh itu dianggap memiliki komitmen pembangunan meski tak memiliki latar belakang pimpinan parpol. 

    (Baca juga: Haluan Negara Tak Harus GBHN)

    "Kenapa mereka begitu khawatir jangan-jangan memang ini merupakan ancaman bagi politik dinasti, bagi elite-elite politik. Pemilu secara langsung itu memberikan ruang munculnya tokoh-tokoh baru di luar kalangan mereka," ujar Veri. 

    Veri menyayangkan bila wacana GBHN upaya mengembalikan sistem pemilu ke model lama. Dalam Pemilu 2024, tokoh-tokoh lama seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto berpeluang kecil maju. 

    "Paling tidak hari ini banyak tokoh-tokoh muda yang sangat potensial akan muncul dalam perpolitikan 2024. Ini udara segar bagi indonesia. Jadi kalau kemudian harus ditarik kembali ke proses politik kita menjadi proses pemilu tidak langsung menurut saya sangat disayangkan ketika kita punya momen yang sangat baik di 2024 itu," ujar Veri. 

    PDI Perjuangan getol menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Salah satu tujuannya menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id