Bakamla Belum Tepat Disebut Penjaga Pantai Indonesia

    Antara - 08 Januari 2020 15:50 WIB
    Bakamla Belum Tepat Disebut Penjaga Pantai Indonesia
    Presiden Joko Widodo (keempat kiri) menyimak penjelasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) saat berkunjung ke Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Foto: Antara/M Risyal Hidaya
    Jakarta: Badan Keamanan Laut (Bakamla) belum tepat disebut sebagai penjaga pantai dan laut (sea and coast guard) Indonesia. Pemerhati sektor kelautan dan perikanan Bambang Haryo Soekartono melihat Bakamla lebih tepat disebut sebagai bagian dari penjaga pantai.

    "Tak tepat jika pemerintah hendak menjadikan Bakamla sebagai sea and coast guard Indonesia. Saat ini fungsi Bakamla masih lebih tepat disebut unsur keamanan di laut bersama unsur keamanan dan keselamatan lainnya," kata Bambang seperti dilansir Antara, Rabu, 8 Januari 2020.

    Bambang mengatakan sejumlah tugas penjagaan pantai dan laut di Indonesia masih dilakukan bersamaan antara Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Kepolisian Perairan dan Udara Polri, TNI Angkatan Laut, dan Pengawas Perikanan.

    Bambang menyarankan pemerintah segera membentuk penjaga pantai sendiri. Keberadaan penjaga pantai ini, kata dia, amat perlu agar tak terjadi lagi kejadian seperti masuknya kapal Tiongkok ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. 

    Merujuk pada Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, penjaga pantai berfungsi menjaga dan menegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Penjaga pantai pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    "Sayangnya, sejak UU itu dibuat, hingga kini presiden belum menerbitkan peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait fungsi dan tugas dari sea and coast guard tersebut," kata dia.

    Tercatat ada enam pasal dalam UU Pelayaran yang mengatur tentang penjaga pantai, yakni Pasal 276 hingga Pasal 281. Di Pasal 281 jelas disebutkan bahwa pembentukan penjaga pantai harus diatur melalui peraturan pemerintah.

    "Jika pemerintah berkomitmen melindungi semua sumber potensial perekonomian Indonesia dari sektor laut, sudah seharusnya sea and coast guard segera dibentuk dan dibuat peraturan tindak lanjutnya. Pemerintah juga harus memiliki armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan sektor tersebut," kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan menjadikan Bakamla sebagai penjaga pantai Indonesia. "Nanti Bakamla akan menjadi coast guard sepenuhnya. Bakamla akan menjadi partner INSA (Indonesian National Shipowners Association)," kata Luhut, Senin, 9 Desember 2019.

    Pembentukan Bakamla sebagai penjaga pantai ini, kata Luhut, akan dilakukan bersamaan dengan pembentukan omnibus law di laut. Tentang pembentukan omnibus law ini juga dibenarkan Menteri Kooordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

    Menurutnya, sebanyak 24 UU mengenai penanganan keamanan laut masih tumpang tindih. Untuk itu, Pemerintah perlu mengeluarkan omnibus law.
     
    "Hari ini di meja saya ada 24 UU yang menyangkut itu, ditambah dua peraturan pemerintah (PP) yang agak tumpang tindih," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
     
    Mahfud mengatakan UU itu telah memiliki filosofi penanganan pengamanan laut yang tepat. Tapi, aturan itu tumpang tindih dalam sisi penerapan.






    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id