Misi Panjang Membenahi Jaminan Kesehatan Nasional

    Surya Perkasa - 01 Desember 2019 10:00 WIB
    Misi Panjang Membenahi Jaminan Kesehatan Nasional
    Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Presiden Joko Widodo tak jarang inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit saat kunjungan daerah. Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pembenahan jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu perhatian Jokowi.

    Penyelesaian masalah BPJS Kesehatan, kata Jokowi, ialah lewat memperbaiki sistem dan lembaga jaminan kesehatan. Dia menuturkan BPJS harus mampu mengendalikan defisit mengingat pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar.
     
    "Ada 133 juta (orang) yang di-cover pemerintah dari kartu BPJS yang gratis. Sembilan puluh enam juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini," kata Jokowi saat sidak Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat, 29 November 2019.

    Sebanyak 133 juta dari 222,27 juta (data per 31 Oktober 2019) pengguna BPJS Kesehatan ditalangi anggaran negara atau daerah. Angka ini terus tumbuh tiap tahun dengan nilai klaim yang terus bertambah.

    Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan mengeluarkan Sekitar Rp94 triliun untuk pembayaran klaim rumah sakit di 2018. Naik sekitar Rp10 triliun dari beban pengeluaran tahun sebelumnya.

    Sementara pemasukan dari iuran hanya Rp81,97 triliun di 2018, atau hanya naik Rp7 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah iuran yang masuk ke BPJS Kesehatan tiap tahun tidak sebanding dengan pengeluaran.
     
    Persoalan besar pasak dari tiang uang jaminan kesehatan ini membuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mengambil sejumlah kebijakan.

    Jokowi dalam kunjungannya di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung, pun 'menyentil' BPJS Kesehatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan defisit BPJS Kesehatan seharusnya dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri.

    "Kita ini kan sudah dibayari yang 96 juta (peserta), dibayar APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan," ujar dia.

    Misi Panjang Membenahi Jaminan Kesehatan Nasional
    Presiden Joko Widodo mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung. Foto: Biro pers presiden

    Defisit terus

    Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai Rp77 triliun pada akhir 2024, bila tidak ada upaya fundamental untuk mengatasinya.
     
    "Kami akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, tetapi kami juga ingin berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini," kata Fachmi di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
     
    Fachmi mengatakan utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp21,1 triliun. Hingga akhir 2019, diperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp32 triliun.

    Untuk mengatasi defisit tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan tiga pilihan kebijakan. Pertama, rasionalisasi iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria; kedua, rasionalisasi manfaat yang diterima peserta; ketiga, suntikan dana tambahan dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan.
     
    "Pemerintah memilih pilihan pertama. Dengan rasionalisasi pada penerima bantuan iuran, diharapkan defisit anggaran bisa diturunkan," tuturnya.

    Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Meski kenaikan iuran baru akan dijalankan tahun depan, namun pemerintah akan membayarkan selisih iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai 1 Agustus 2019.

    Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan, dan dasar perhitungan peserta PPU dari pemerintah mulai berlaku 1 Oktober 2019. Sedangkan peserta PPU dari pegawai swasta mulai berlaku 1 Januari 2020.

    Penaikan iuran ini mendapat respons dan kritikan dari publik maupun dewan. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menilai penaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk menutup defisit yang kian membengkak.

    "Penaikan iuran sesaat mungkin bisa menambal defisit. Tapi bagaimana sistemnya? Penaikan ini kayak nambal sementara, tapi sistemnya bagaimana?" kata Sekjen Persi Lia Partakusuma saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

    Pembantu presiden di sektor keuangan dan kesehatan langsung bergerak. Penaikan iuran kemudian berlaku hanya untuk kelas satu dan dua. Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 tetap.

    Masalah baru

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemukan sejumlah fakta lapangan yang diyakininya membuat BPJS Kesehatan tekor. Padahal, persoalaan setoran iuran BPJS dari pengguna mandiri masih digenjot.

    Berdasarkan hasil pantauannya, telah terjadi pemborosan yang luar biasa. Banyak dokter yang melakukan tindakan medis berlebihan, sehingga biaya klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan membengkak.

    "Tindakan berlebihan adalah tindakan yang semestinya harus dilakukan dengan cara yang lain," tuturnya.
     
    Contoh yang ditemukannya, penggunaan pelayanan kesehatan oleh dokter memenuhi permintaan pasien dalam isu melahirkan. Pasien ingin melahirkan secara sesar atau operasi sectio caesarea agar dapat melahirkan sesuai waktu yang diimpikan.
     
    "Berdoa supaya lahirnya pas wage atau pas kliwon, jangan terus minta di-sectio. Itu yang paling gampang," paparnya.
     
    Penggunaan pelayanan kesehatan dengan super spesialis tak sedikit ditemukan. Pasien sedikit-sedikit mengajukan dilayani oleh dokter spesialis. Sedangkan, seharusnya mengutamakan pelayanan dasar atau pelayanan yang dilakukan di dokter umum.



    Akar persoalan harus diungkap. Medcom.id melalui Talk Show CROSSCHECK bakal membahas tuntas persoalan ini. Diskusi terbuka bertema 'Menguak Sebab BPJS Membengkak' itu bisa disimak melalui pembahasan komprehensif di Upnormal Coffee, pukul 10.00 WIB, hari ini.

    Misi Panjang Membenahi Jaminan Kesehatan Nasional
    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)



     



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id