Potensi Penyimpangan Dalam Kasus Jiwasraya

    Arga sumantri - 15 Januari 2020 11:51 WIB
    Potensi Penyimpangan Dalam Kasus Jiwasraya
    Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. MI/Pius Erlangga.
    Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyebut ada empat potensi penyimpangan dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Salah satunya, potensi persekutuan kotor antara manajer investasi dengan emiten publik. 

    "Bisa saja manajer investasi ke emiten yang dimiliki dirinya, atau terkait dirinya, atau kelompoknya," kata Martin dalam Forum Grup Discussion (FGD) Fraksi NasDem terkait Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. 

    Martin mengatakan potensi penyimpangan berikutnya tidak transparannya imbal hasil dari investasi tersebut. Bisa jadi, kata dia, ada yang ditutupi atas imbal hasil sebenarnya dari proses investasi. 

    Kemudian, lanjut Martin, ada potensi pemufakatan jahat antara perusahaan pialang dengan manajer investasi. "Mendorong kliennya agar sering melakukan transaksi jual-beli," ujar politikus NasDem itu. 

    Terakhir yakni adanya potensi para trader menggoreng saham dengan menaikkan atau menurunkan harga. Menurut Martin, informasi yang diluncurkan semata untuk menaikkan dan menurunkan harga saham. 

    "Tidak terkait fundamental terkait perusahaan yang terdaftar di bursa," ujarnya.  

    Martin juga mengusulkan sejumlah perbaikan. Misalnya, memetakan regulasi industri keuangan Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri atau lembaga.

    Martin menuturkan restrukturisasi BUMN hingga anak cucunya juga patut didukung. Utamanya, menyangkut jasa keuangan nonperbankan, jasa asuransi, manajer investasi, dan pialang.

    "Revaluasi aset BUMN bidang jasa keuangan non perbankan khusunya intangible aset," ujarnya. 

    Fraksi NasDem menggelar FGD untuk mencari solusi kasus gagal bayar Jiwasraya. Sejumlah narasumber yang hadir antara lain, staf khusus BUMN Arya Sinulingga, Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sansongko, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga legislator NasDem yang membidangi masalah Jiwasraya.





    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id