Draf Omnibus Law Cipta Kerja Masuk DPR

    Anggi Tondi Martaon - 12 Februari 2020 16:08 WIB
    Draf Omnibus Law Cipta Kerja Masuk DPR
    Ilustrasi Medcom.id
    Jakarta: Pemerintah menyerahkan surat presiden (Surpres), naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. Semua komponen itu diterima Ketua DPR Puan Maharani.

    "Dalam kesempatan ini Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan para menteri menyampaikan Omnibus Law Cipta Kerja, bukan cipta lapangan kerja atau cilaka lagi," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2020.

    Draft RUU Cipta Kerja yang diserahkan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Aturan tersebut akan dibahas tujuh komisi di DPR. Namun, mekanisme pembahasan akan diputuskan dalam rapat pimpinan (rapim).

    "Nantinya akan saya putuskan melalui mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi," ungkap dia.

    Draf Omnibus Law Cipta Kerja Masuk DPR
    Pemerintah menyerahkan surat presiden (Surpres), naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. Foto: Anggi Tondi Martaon/Medcom.id

    Puan menyampaikan Kementerian Keuangan juga telah menyerahkan draf Omnibus Law Perpajakan. Aturan tersebut akan dibahas di Komisi XI DPR.

    "Namun ini belum menjadi keputusan final karena memang sesuai mekanisme di DPR hal ini akan dibicarakan di tingkatan rapim," ujar dia.

    Airlangga Hartato mengatakan pemerintah dan DPR akan menyosialisasikan Omnibus Law kepada masyarakat. Airlangga berharap masyarakat mengetahui isi, fungsi, dan tujuan pembuatan rancangan perundang-undangan ini.

    "Tujuannya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan, di mana dalam situasi global dan virus korona salah satu solusi meningkatkan lapangan pekerjaan adalah melakukan transformasi struktural ekonomi dalam Omnibus Law," kata Airlangga.

    Ketua Umum Partai Golkar itu menyinggung draf Omnibus Law Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Dia menegaskan draf yang baru diserahkan ke DPR merupakan yang benar.

    "Supaya tidak ada spekulasi mengenai isi pasal. Tidak ada versi lain di luar itu," ujar dia.

    Penyerahan Surpres, naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id