Pemerintah Tak Urusi Dinasti Politik Partai

    Nur Azizah - 19 Februari 2020 15:26 WIB
    Pemerintah Tak Urusi Dinasti Politik Partai
    Menko Polhukam Mahfud MD. MI/Mohamad Irfan
    Jakarta: Pemerintah tak mengurusi dinasti politik yang berkembang di partai. Itu diserahkan ke masing-masing partai politik.

    "Saya baca itu kan di DPR, bukan urusan pemerintah. Urusan partai sendiri," tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

    Mahfud menjelaskan pemerintah hanya membuat undang-undang. Kualifikasi kader maupun calon tergantung partai politik.

    "Baik pileg maupun pilkada kan mereka semua (yang urus). Jadi, kalau ada itu artinya ada problem di tingkat partai, bukan pemerintah dong. Yang menentukan calon anggota DPR kan partai," ungkap dia.

    Mahfud menegaskan pemerintah tak bisa ikut campur dalam menentukan kandidat yang akan diusung partai politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Negara hanya membuat aturan dan regulasi.

    "Pasti pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah kandidat, pencalonan, itu kan urusan partai," tegas dia.

    Pemerintah Tak Urusi Dinasti Politik Partai
    Ilustrasi/MI/Amiruddin Abdullah

    Politik dinasti masih menjamur di Tanah Air. Sebagian anggota DPR terpilih disebut memanfaatkan politik dinasti untuk mendapatkan kursi.
     
    Direktur Eksekutif Lembaga Riset Nagara Institute Akbar Faizal mengatakan persentase anggota DPR terpilih karena politik dinasti terbesar berada di Sulawesi Barat (Sulbar). Tiga dari empat anggota DPR dari Sulbar disebut orang yang kenal dengan pejabat daerah.
     
    "(Sebanyak) 75 persen anggota terpilih (di Sulbar) terikat dengan dinasti politik," kata Akbar di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020.

    Selain Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara banyak anggota DPR terindikasi terlibat politik dinasti. Nagara Institute mencatat sebanyak empat dari enam kursi anggota DPR didapat dari dinasti politik.
     
    "Di Sumatra Selatan dari 17 kursi yang diperebutkan di Sumatra Selatan, sebanyak 11 orang atau 64,70 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik. Sulawesi Selatan menyusul di peringkat keempat. Dari 24 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Selatan 11 kursi atau 45.80 persen terpapar politik dinasti," ujar Akbar.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id