Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penaikan BPJS Kesehatan

    Anggi Tondi Martaon - 14 Mei 2020 22:18 WIB
    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penaikan BPJS Kesehatan
    Ilustrasi BPJS Kesehatan. MI Ramdani
    Jakarta: Partai NasDem mendesak pemerintah mengkaji ulang penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap situasi saat ini.

    “Kenaikan iuran BPJS ini kurang sensitif perkembangan situasi, sebaiknya dikaji ulang," kata anggota Fraksi NasDem Sri Wulan di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Sri mengingatkan pandemi korona berpotensi menambah pengangguran. Sebanyak 2,8 juta pemutusan hubungan kerja (PHK) membayangi pekerja Indonesia.

    "Belum lagi usaha-usaha kecil penopang ekonomi warga juga terdampak covid-19. Kalau pemerintah saja mengatakan bahwa ekonomi baru akan kemungkinan mulai pulih pada 2021, perkiraan yang sama semestinya dipakai juga sebelum menaikkan iuran BPJS,” tutur dia.

    Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan penaikan iuran BPJS juga berdampak pada APBN. Naiknya jumlah pengangguran dan warga miskin otomatis harus ditanggung pemerintah.

    “Kita lihat postur ABPN 2020 dan 2021 saja sudah harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dan pertumbuhan ekonomi paska pandemi. Anggaran belanja sudah digeser ke sana-ke mari. Benar-benar harus dipertimbangkan dampak penaikan iuran BPJS ini terhadap APBN, agar defisit anggaran kita tidak berbahaya,” sebut dia.

    (Baca: Dirut BPJS Kesehatan Bantah Penaikan Iuran Akali Putusan MA)

    Dia menyebut penaikan iuran BPJS bisa menjadi bola liar di publik. Konsentrasi pemerintah untuk menghidupkan kembali produksi nasional akan terganggu dengan polemik penaikan iuran BPJS.

    “Sebaiknya pemerintah kaji ulang dan tunda pemberlakuan penaikan iuran BPJS ini. Kesalahan dan kecurangan pengelola sebagaimana putusan MA (Mahkamah Agung) harus lebih dulu diperiksa mendalam," kata dia.

    Dia mendesak BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan kementerian terkait mematangkan roadmap sinkronisasi progam jaminan sosial. Pemerintah tidak boleh serta merta menaikkan iuran BPJS.

    "Mereka yang mengelola ini harus lebih dulu bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami. Bukan mendahulukan kenaikan iuran,” ujar dia.

    Dia mengingatkan dua poin putusan MA saat membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, yaitu tidak berfungsinya DJSN serta kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial.

    "Kita belum tahu apa rencana pengelola BPJS dan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan perbaikannya,” ujar dia.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id