comscore

Legislator Gerindra Sebut Wacana Polri di Bawah Kementerian Terlalu Dipaksakan

MetroTV - 06 Januari 2022 21:48 WIB
Legislator Gerindra Sebut Wacana Polri di Bawah Kementerian Terlalu Dipaksakan
Legislator Gerindra Habiburrokhman menilai wacana Polri di bawah kementerian terlalu dipaksakan. Foto: Dok/Metro TV
Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengusulkan agar Polri di bawah nauangan kementerian. Menurut Agus, rumusan Polri yang bersifat lembaga operasional seharusnya dirumuskan oleh Kementerian.

"Memang Polri diletakkan di bawah salah satu kementerian. Sementara ini, kita berbicara tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tutur Agus dalam Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2021 pada Jumat, 31 Desember 2021 silam.
Meski wacana ini belum disampaikan kepada Presiden Jokowi secara resmi namun usulan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman tak sependapat dengan wacana tersebut. Usulan Polri di bawah kementerian malah lebih rumit, karena belakangan ini banyak usulan masyarakat yang meminta menyederhanakan badan-badan negara.

Menurutnya, pembentukan kementerian baru tidak diperlukan untuk mengawasi Polri. Hal ini dikarenakan tugas tersebut sudah diserahkan pada Komisi III DPR RI.

"Kalau tahu ada kritikan-kritikan, pengawasan tidak berjalan, masalahnya akan kita lihat satu persatu. Kami akan urai masalahnya satu persatu. Tetapi terlepas dari Lemhanas lembaga ting teng kebangsaan, saya pikir agak terlalu memaksakan ide-ide tersebut," kata Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa, 4 Januari 2022.

Sementara Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendukung usulan Lemhanas.

"Ini adalah wacana (Polri di bawah kementerian) yang bagus sekali. Memang urgensinya sangat dibutuhkan saat ini dan untuk masa depan," ujar Bambang dalam Metro Pagi Primetime Kamis, 6 Januari 2022.

Bambang juga merespons pendapat anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang menyebut usulan Lemhanas adalah sebuag kemunduran dan tidak maksimalnya fungsi Polri. Bambang menilai pendapat tersebut menyesatkan karena masalah keamanan nasional bukan dari kepolisian saja.
 
"Makanya DPR harus introspeksi, segera mengesahkan rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional,” kata Bambang. (Hana Nushratu)

(MBM)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id