comscore

Akhiri Kontroversi, Pemerintah Diminta Membuat Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Emir Chairullah - 13 Mei 2022 19:55 WIB
Akhiri Kontroversi, Pemerintah Diminta Membuat Aturan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah disarankan membuat aturan mengenai penunjukkan 266 penjabat (Pj) kepala daerah yang habis masa jabatannya. Menurut Pengamat Politik dari Institut Otonomi Daerah (I-Otda) Djohermansyah Djohan, langkah tersebut untuk menghindari tudingan bahwa pemerintah tidak memiliki etika memerintah.

“Buat Peraturan Pemerintah (PP) untuk 266 penjabat kepala daerah ini. Sehingga ada pola baru dalam penunjukkan penjabat,” ujarnya dilansir Media Indonesia, Jumat, 13 Mei 2022.
Baca: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Disebut Manusia Setengah Dewa

Djohermansyah menyebutkan adanya aturan mengenai penunjukan Pj kepala daerah tersebut justru bakal memudahkan pemerintah ketika mencari calon. “Selain itu, PJ terpilih bisa lebih mudah menjalankan pemerintahan di daerah. Apalagi jumlahnya sangat banyak,” kata dia.

Djohermansyah menyebutkan apabila tetap tidak dibuat aturan mengenai penunjukan Pj, maka publik tidak bisa disalahkan apabila menilainya sebagai bancakan penguasa. “Kepentingan sang penguasa kekuasaan eksekutif sangat dominan mewarnai kebijakan itu. Apalagi dari 5 yang sudah ditunjuk, beberapa merupakan orang yang dekat dengan pengambil keputusan dan miskin pengalaman,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan proses pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah dilakukan secara demokrasi meski tidak melalui pemilihan umum (pemilu). Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim untuk menyaring Pj kepala daerah berkualitas.
 
"Beliau (Presiden Jokowi) bentuk tim. Dipimpin langsung oleh beliau. Ada di dalamnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Kepegawain Negara (BKN) Bima Haria Wibisana," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dikonfirmasi, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Akmal menerangkan terdapat 662 pejabat tinggi madya di Indonesia yang berpeluang menjadi Pj gubernur. Tim bertugas memetakan sosok yang paling berkompeten sebagai Pj.
 
"Karena Bapak Presiden (Jokowi) orangnya demokratis, beliau menekankan pentingnya akuntabilitas, maka dibentuk tim. Beliau sangat akuntabel. Karena ini political appointed, maka dibutuhkan demokrasi appointed ala presiden," jelas Akmal.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id