SKT FPI Tersangkut di Visi Misi

    Media Indonesia - 29 November 2019 15:37 WIB
    SKT FPI Tersangkut di Visi Misi
    Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Pemerintah masih enggan menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi Front Pembela Islam (FPI). Organisasi masyarakat (ormas) bentukan Rizieq Shihab itu tersandung di bagian visi misi.

    "Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai dies natalis ke-54 Universitas Trisakti di Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu emoh berbicara lebih jauh soal proses pemberian SKT ormas itu. Dia berharap publik bersabar dalam melihat polemik ini.

    "Ditunggu saja," ungkap dia.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersoalkan diksi 'khilafah Islamiah' di visi dan misi FPI. Salah satu wujud konsep ini dengan penegakan hisbah atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
     
    Mantan Kapolri itu menyebut implementasi hisbah terkadang dilaksanakan dengan cara main hakim sendiri oleh anggota FPI di lapangan. Fenomena ini kerap terlihat menjelang hari raya keagamaan.
     
    "Ada perusakan tempat hiburan dalam rangka penegakan hisbah. Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan bertentangan dengan sistem hukum Indonesia," kata Tito, Kamis, 28 November 2019.

    Tito juga mempertanyakan pemahaman khilafah Islamiah yang hendak diterapkan FPI. Jika konsep itu bersinggungan dengan sistem negara, pemikiran FPI bisa melawan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
     
    Menurut dia, diksi amaliah di visi misi FPI pun masih rancu. Tito khawatir amaliah diartikan dengan perang dan aksi teror. Untuk itu, Tito meminta Kementerian Agama (Kemenag) mendalami lebih dalam diksi-diksi tersebut.
     
    "Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI ya kita tunggu saja seperti apa hasilnya," ungkap dia.
     
    Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi merekomendasikan perpanjangan izin organisasi FPI. Rekomendasi telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
     
    "Kami sudah final (merekomendasikan) memang ada proses selanjutnya," kata Fachrul. 

    Fachrul mengatakan Kemenag akan mengupayakan langkah lanjutan bila diperlukan. Kemenag akan mengomunikasikan hal-hal yang masih dianggap meragukan dalam badan organisasi FPI.

    Salah satu masalah mengenai dugaan paham yang dinilai bertentangan dengan Indonesia dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI. Fachrul mengaku sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada FPI.
     
    "Kami tanya penjelasannya itu yang dimaksud beda dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), setelah kita baca berbeda dengan HTI," ujar dia. (Abdillah Muhammad Marzuqi)





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id