Menanti Sikap MK Soal Eks Koruptor Maju di Pilkada

    Fachri Audhia Hafiez - 11 Desember 2019 09:54 WIB
    Menanti Sikap MK Soal Eks Koruptor Maju di Pilkada
    MK. Suasana sidang di MK. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menjadi pintu terakhir mulus atau tidaknya eks koruptor maju di pemilihan kepada daerah (pilkada). Sikap MK akan diketahui dalam putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Sidang putusan digelar pukul 10.00 WIB, Rabu, 11 Desember 2019. Uji materi ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tercatat dengan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019. 

    Perludem dan ICW menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini memperbolehkan mantan narapidana mengikuti pilkada setelah mengumumkan status hukumnya secara terbuka kepada publik.

    Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengabulkan jeda waktu yang jelas bagi narapidana korupsi bisa mencalonkan diri dalam pilkada. MK diharap memberikan jeda waktu 10 tahun setelah bebas, eks napi tidak diperbolehkan ikut pilkada.

    "Kami berharap putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Medcom.id.

    Titi meyakini MK mengabulkan permohonannya. Pasalnya, MK memutus perkara setelah dua kali persidangan pemeriksaan permohonan tanpa mendengarkan keterangan dari DPR, pemerintah, maupun ahli dari para pihak terkait.

    Argumentasi dalam permohonan juga telah memasukkan fakta politik terkini soal eks napi korupsi yang maju dalam pilkada, kembali bermasalah. Gambaran ini terjadi pada kasus Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil. 

    Tamzil yang menyandang status eks napi korupsi terpilih pada Pilkada 2018. Namun, dia terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

    "Semoga Putusan MK atas uji materi pasal pencalonan mantan napi di pilkada bisa jadi kado istimewa dalam suasana peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada (Senin) 9 Desember 2019 dan Hak Asasi Manusia Internasional (Selasa) 10 Desember 2019," ujar Titi.

    Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal membuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah. Larangan cuma berlaku bagi mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual anak seperti aturan sebelumnya.
     
    Hal itu termuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ditetapkan pada Senin, 2 Desember 2019.
     
    KPU enggan tahapan Pilkada 2020 terganggu akibat pro kontra persyaratan calon kepala daerah. Bila PKPU tak kunjung terbit atau dimentahkan karena syarat pencalonan, seluruh tahapan yang tersusun rapi bakal tergeser.
     
    Namun, KPU tetap mendorong pesta demokrasi menghasilkan pemimpin berintegritas. KPU ingin seleksi bakal calon kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dengan mengutamakan sosok yang bukan mantan terpidana korupsi.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id