Muktamar PKB Bentuk Tim Pengkajian Amendemen UUD 1945

    Misbahol Munir - 19 Agustus 2019 08:12 WIB
    Muktamar PKB Bentuk Tim Pengkajian Amendemen UUD 1945
    Ilustrasi. Medcom.id/Rakhmat Riyandi
    Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar di Bali pada 20-22 Agustus 2019. Sejumlah agenda besar bakal digodok. Termasuk mengenai isu rencana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bergulir di publik saat ini.

    Wakil Sekjend DPP PKB Ahmad Iman mengatakan, partainya membentuk Tim Pengkajian Amendemen UUD 1945 dan GBHN. Tim Pengkajian ini tinggal menunggu disahkan pada perhelatan Muktamar nanti.

    "Kami akan mengkaji secara serius dan konprehensif terkait rencana Amendemen terbatas UUD 45 ini," ujar Iman, Minggu, 18 Agustus 2019.

    Panitia pengkajian itu kata Iman akan dikomandoi oleh para ahli, seperti professor hukum tatanegara dan profesor ilmu politik. Saat ditanya mengenai nama profesor hukum tatanegara dan profesor ilmu politik, Iman merahasiakannya.

    "Tunggu nanti pas Muktamar. Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin Tim Pengkajian ini," ujarnya.

    Baca juga: Menghidupkan GBHN Berimbas Revisi Sejumlah UU

    Menurut Iman, Panitia Pengkajian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh baik secara  ketatanegaraan maupun politik.

    "Ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amendemen terbatas UUD 45 itu," kata dia.

    Hasil kajian itu lanjut Iman akan dijadikan pedoman dan landasan PKB menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut.

    "Ini menyangkut prinsip tentang tatanegara Indonesia kedepan. Kita tak ingin presiden terpilih justru tersandera oleh GBHN. Apalagi negara ini sudah pernah mempraktikkan hal itu pada pemerintahan sebelumnya," imbuhnya.

    Baca juga: GBHN Tak Boleh Bertentangan dengan Sistem Presidensial


    Rencana amendemen terbatas ini merupakan perubahan yang kelima UUD 1945 sejak 1999. Rencana perubahan terhadap UUD 1945 ini didasari keinginan sejumlah pihak menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

    PDI Perjuangan paling getol menyuarakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Draf amendemen ini pun tengah dibahas. Salah satu tujuannya ialah menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019

    Pada Kongres V PDIP di Bali itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan Indonesia perlu menghidupkan kembali GBHN. Pernyataan Megawati ketika itu cukup mengejutkan sejumlah pihak dan memunculkan spekulasi bahwa ketua umum partai berlambang banteng itu ingin menjadikan GBHN sebagai pijakan untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terkesan sulit dikontrol partainya.



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id