Capim Diminta Mematuhi Revisi UU KPK

    Fauzan Hilal - 11 September 2019 13:00 WIB
    Capim Diminta Mematuhi Revisi UU KPK
    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
    Jakarta: Para calon pimpinan (capim) KPK diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang KPK hasil revisi.
     
    "Karena pimpinan KPK kan dilantik setelah undang-undang direvisi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Rabu 11 September 2019.
     
    Fahri menegaskan, kontrak politik itu merupakan seruan moral kepada pimpinan KPK untuk mematuhi UU. Sebagai lembaga superbodi, ucap dia, KPK harus berjalan sesuai dengan arahan UU, terutama UU KPK hasil revisi. Mulai penyadapan, penggeledahan, hingga penangkapan.
     
    Dia membantah langkah tersebut sebagai upaya melemahkan KPK. "Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang," kata Fachri.
     
    Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin.  Dia menyebut kontrak politik merupakan bagian dari kesepakatan di internal komisi III.
     
    Menurut Azis, hal itu terkait integritas anggota KPK. Dia menjamin proses tersebut tidak akan mengganggu independensi KPK.  "Maksudnya agar KPK menjalankan UU.  Tidak lebih dari itu," kata Aziz.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id