RUU Keamanan Siber Berpotensi Mengganggu Demokratisasi

    Medcom - 05 September 2019 15:06 WIB
    RUU Keamanan Siber Berpotensi Mengganggu Demokratisasi
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Keamanan Siber) yang tergesa-gesa berpotensi mengganggu demokratisasi di Indonesia. Perlindungan individu disebut masih terabaikan dalam beleid yang rencananya disahkan akhir September itu.

    Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, mengatakan tujuan dari sistem kemanan siber adalah perlindungan individu. Dalam penerapannya, sistem tersebut mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

    "Nah, persoalannya, tidak ada satu pun aturan dalam RUU tersebut yang menyinggung letak keamanan individu, termasuk perlindungan data pribadi, perangkat, jaringan, serta mekanisme pengawasannya," kata Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi soal RUU Keamanan Siber yang dipandu Direktur Eksekutif IDeka Indonesia, Anton Aliabbas, di Universitas Atma Jaya Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Wahyudi melihat pembentukan RUU yang diinisiasi DPR ini masih sangat prematur. Jika dipaksakan untuk disahkan, ia khawatir terjadi abuse of power.

    "Publik akan bertanya-tanya ketika kewenangan yang tidak jelas dan rancu ini diterapkan. Siapa yang mengamankan kepentingan individu hingga jaringan perangkat," kata dia.

    Luasnya ruang lingkup ancaman terhadap konten destruktif yang didefinisikan secara subjektif dalam RUU tersebut, menurut Wahyudi, akan menghambat kreativitas dan inovasi teknologi siber. Komunitas ekonomi kreatif yang tumbuh pesat berkat internet pun, lanjut dia, akan terancam.

    "Polemik RUU Keamanan Siber tidak akan terjadi andai DPR secara transparan mengundang pemangku kepentingan. Seperti, akademisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta yang merupakan elemen dari ekosistem internet nasional," katanya.

    Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja memandang RUU Keamanan Siber bisa mengubah tatanan yang sudah terbangun. "Sebanyak 143 juta warga Indonesia adalah pengguna internet. Artinya, setengah dari penduduk kita berpotensi menjadi korban dari penerapan aturan yang dibuat gegabah oleh wakil rakyat," tegasnya.

    DPR berupaya mengesahkan RUU Keamanan Siber pada akhir September ini. “RUU Siber ini sudah masuk Prolegnas 2019 dan akan kita selesaikan akhir September. RUU ini sudah mendapat masukan dari berbagai pihak. Tinggal kita menunggu penyelesaian pembahasan di alat kelengkapan dewan, yakni Baleg (Badan Legislasi),” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, pertengahan Agustus lalu.





    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id