NasDem Ingin Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Digelar

    Anggi Tondi Martaon - 27 Januari 2021 12:54 WIB
    NasDem Ingin Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Digelar
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Fraksi Partai NasDem di DPR menginginkan pemilihan kepala (pilkada) ke depan dinormalisasi. Artinya, Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. 

    "Jadi di 2022 tetap ada pilkada, 2023 tetap ada Pilkada, dan seterusnya dengan siklus yang ada," kata Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.






    Salah satu alasan NasDem tidak ingin Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 2024 karena beban yang berat. Pasalnya, pada 2024, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) juga digelar.

    Dia menyebutkan tidak mudah melaksanakan tiga kontestasi dalam tahun yang sama. Pilpres dan pileg saja, kata dia, sudah menguras energi partai.

    Baca: Konsisten, NasDem Usulkan Presidential Threshold Turun Jadi 15%

    "Bagaimana mungkin misalnya partai ketika berusaha ikut kontestasi di pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan dia harus memikirkan rekrutmen kepala daerah, menyiapkan, dan sebagainya. Ini secara teknis pasti kita akan punya problem," ungkap dia.

    Selain itu, beban penyelenggara pemilu pasti bertambah. Pemilu 2019 menjadi contoh banyaknya masalah saat pilpres dan pileg dilaksanakan berbarengan. 

    "Bukan hanya korban (penyelenggara), tapi ada problem-problem lain," sebut Saan. 

    Aparat keamanan juga bakal kewalahan mengawasi pilkada, pilpres, dan pileg secara bersamaan. Berkaca pada Pilkada 2020, kepolisian di Karawang, Jawa Barat, terpaksa meminta bantuan dari wilayah lain demi mengamankan pemilihan.  

    NasDem berharap partai lain memiliki pemikiran yang sama. Menurut dia, realisasi pilkada pada 2024 harus dipikirkan ulang.

    "Kita tidak bisa hanya membayangkan situasi normal saja, butuh sesuatu yang luar biasa," sebut dia.

    Dia menerangkan normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan melalui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasalnya, payung hukum penyelenggaraan pilkada akan dijadikan satu paket dengan UU Pemilu.

    "Nanti akan dibahas di UU ini (revisi UU Pemilu)," ujar Saan.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id