KPU Usul Pemilu Digelar Maret 2024, Pilkada November

    Kautsar Widya Prabowo - 16 Maret 2021 10:00 WIB
    KPU Usul Pemilu Digelar Maret 2024, Pilkada November
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra telah mengusulkan skema pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia meminta waktu pelaksanaan pemilu tingkat nasional tidak berdekatan dengan pilkada. 

    "Pemilihan umum presiden dan DPR diusulkan dilaksanakan pada Februari atau Maret 2024. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota, diusulkan pada November 2024," ujar Ilham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.

     



    Menurut dia, pemungutan suara pemilu perlu digelar lebih cepat agar perselisihan yang muncul setelah penghitungan suara tidak mengganggu proses pilkada. Pemungutan suara dapat digelar pada 14 Februari atau 6 Maret 2024.
     
    Baca: Kajian Penarikan Revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021 Ditagih

    "Ketika proses PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) nanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pemungutan suara ulang, itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024. Ini akan berimplikasi pada pencalonan Pilkada 2024," jelas dia.

    Pemungutan suara pilkada direncanakan berlangsung pada 13 November 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi sempat mengungkapkan pihaknya bakal memodifikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tak begitu berat. Hal ini menyusul keputusan DPR dan pemerintah tak merevisi UU Nomor 7 Tahun 20217 tentang Pemilu.

    “Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, sebagaimana pada Pemilu 2019 yang lalu,” kata Pramono dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 9 Maret 2021.

    Pada Pemilu 2019, petugas di tempat pemungutan suara (TPS) kelelahan hingga ada yang meninggal. Beban kerja mereka dinilai terlalu berat lantaran harus menangani pemungutan suara pemilihan presiden, anggota DPR, hingga anggota DPRD secara serentak.

    Berkaca pada kondisi di Pemilu 2019, fraksi di DPR sempat mendorong UU Pemilu direvisi untuk membuat pilkada dapat dilaksanakan pada 2022 dan 2023 demi mengurangi beban petugas TPS. Namun, pembahasan revisi UU Pemilu kandas karena pemerintah memilih fokus pada pandemi covid-19.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id