Proses Pengalihan Status Pegawai KPK Diminta Lebih Transparan

    Anggi Tondi Martaon - 04 Mei 2021 18:20 WIB
    Proses Pengalihan Status Pegawai KPK Diminta Lebih Transparan
    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Medcom.id/Zakaria Habib



    Jakarta: Instansi terkait diminta menjelaskan proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Transparansi diperlukan menghindari kecurigaan.

    "Berkembangnya kecurigaan publik terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi ASN ini menurut hemat saya, karena kurangnya transparansi kepada publik atas keseluruhan proses yang dilakukan," kata anggota Komisi III Arsul Sani saat dihubungi, Selasa, 4 Mei 2021.






    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan isu terkait KPK selalu menarik perhatian publik. Termasuk, pengalihan status pegawai KPK.

    Baca: Publik Diminta Tenang Menyikapi Kabar Pemecatan Novel

    Minimnya transparansi memberi ruang berkembangnya anggapan negatif. Arsul menyebut hal itu menimbulkan prasangka terhadap upaya pemberantasan korupsi.

    "Bukan saja (ditujukan) ke KPK, tapi juga pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar dia.

    Novel Baswedan bersama kepala satuan tugas KPK lain dikabarkan dipecat dari Lembaga Antirasuah. Pemecatan karena mereka dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

    Tes tersebut merupakan salah satu syarat alih status menjadi aparatur sipil negara ASN. Pengalihan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.


    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id