comscore

Menteri ATR Minta Kementerian LHK Lapor BPN Bila Pindahkan Batas Hutan

Antara - 18 Februari 2022 04:14 WIB
Menteri ATR Minta Kementerian LHK Lapor BPN Bila Pindahkan Batas Hutan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Foto: MI/Erlangga
Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) bila memindahkan batas hutan.

"Mungkin kalau Bapak ke lapangan, kalau Kementerian Kehutanan memindahkan batas hutan segera laporkan, karena kalau ada perubahan tapal batas, orang BPN tidak dilapori," kata Sofyan dalam rapat kerja bersama komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 18 Februari 2022.
Sofyan mencontohkan sejumlah kasus yang menyeret petugas BPN ke ranah pidana, yang beririsan dengan kebijakan di sektor kehutanan. Kasus itu di mana sebelumnya Kementerian Kehutanan telah menetapkan batas hutan.

Baca: LPSK Desak Aparat Utamakan Dialog Terkait Kasus Wadas

Di samping hutan telah menjadi areal penggunaan lain (APL) dan dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN. Namun tiba-tiba, Kementerian Kehutanan mengubah batas hutan dan memasukan APL ke dalam wilayah kawasan hutan.

"Sertifikat sudah dikeluarkan dan itu kemudian dianggap perbuatan pidana," jelas Sofyan.

Dia mengungkapkan akibat persoalan seperti itu, pegawai BPN dihukum dua tahun penjara, karena mengeluarkan sertifikat APL di samping batas hutan.

"Ketika dibawa ke PTUN, pihak Kementerian Kehutanan kalah dan sertifikat itu dianggap benar. Tetapi pegawai BPN itu sudah masuk penjara, bahkan oleh UU Tipikor harus dipecat," kata Sofyan.

Sofyan menegaskan pegawai BPN itu sudah melakukan tugas yang benar. Tetapi, disalahkan karena kebijakan perubahan tata batas hutan.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, dia mengusulkan pembentukan Omnibus Undang-Undang Pertanahan.

"Walaupun harapan kami bisa bekerja efektif, tetapi dengan UU yang lain sangat bertolak belakang," jelas Sofyan.

Sofyan meyakini, jika UU Pertanahan dibuat Omnibus, maka persoalan-persoalan pertanahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id